JabarnesiaKuninganyanuar Prihatin

Legalitas Tanah Wakaf Didorong Program PTSL

CiremaiNews.com, Kuningan – Ratusan perangkat desa dan kepala desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) mengikuti sosialisasi program strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Ball Room Cordella, Kuningan, Selasa (14/5/2024).

Anggota DPR RI, H. Yanuar Prihatin, PTSL untuk Dapil 10 Jabar (Kabupaten Kuningan, Ciamis, Pangandaran, dan Kota Banjar) sudah terealisasi sesuai target.

“Jika tidak ada PTSL maka permasalahan sertifikat baru selesai hingga 252 tahun. Sebelum ada ptsl itu yang baru selesai hanya 43 juta bidang tanah, maka bayangkan masih ada 80 juta, maka dari itu program strategis nasional ini haris terus disosialisasikan, meskipun di lapangan banyak permasalahan teknis,” kata Yanuar.

Yanuar Prihatin mengatakan secara nasional 111,8 juta bidang tanah secara nasional telah bersertifikat melalui intervensi program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL). Namun demikian saat ini masih ada sekira 30 juta bidang yang belum mempunyai sertifikat.

“Saat ini kita sampaikan prosesnya jadi lebih cepat kan kalau dulu belum ada PTSL tuh nggak sampai 500 ribu bidang,” kata Yanuar yang merupakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Pertanahan Kuningan, Teddi Guspriadi menjelaskan penuntasan PTSL di Kabupaten Kuningan, mencapai 52 persen dari total yang ditargetkan. Sehingga masih tersisa sekitar 48 persen lagi belum terjangkau program PTSL.

“Ada sebanyak 376 desa dan 15 kelurahan di Kabupaten Kuningan. PTSL itu sebetulnya prosesnya desa demi desa secara utuh, kalau menganalogikan di ruangan ini desa, ya seluruh bidang tanah di desa ini terukur kan. Nah dari total keseluruhan target, kita baru menyentuh angka 52 persen,”kata dia.

Menurutnya salah satu hambatan yakni saat dilanda Pandemi Covid-19. Sehingga banyak kegiatan yang harusnya dilakukan menjadi tertunda.”Karena kan kegiatan fisik ya, harus turun ke lapangan untuk pengukuran dan pendataan. Namun itu tidak bisa terlaksana karena kendala itu, maka disesuaikan kembali targetnya dan kita diminta penyusunan roadmap untuk menghasilkan kota/kabupaten lengkap,”ucapnya.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *