Ada Dugaan Skandal: Otoritas Lokal Pertanyakan 12 Orang Tercoret

CiremaiNews.com, Kuningan – Ketua Panwas Kecamatan Cidahu, Irman Fauzi, mengemukakan keraguannya terkait isu pengeluaran peserta eksisting berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari keanggotaan Panwascam se-Kabupaten Kuningan. Menurut Irman, keputusan tersebut bukan berdasarkan peraturan yang jelas, melainkan instruksi dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu RI.

“Aturan seharusnya tertulis dan jelas dalam surat edaran atau petunjuk teknis, bukan hanya disampaikan secara lisan atau berupa instruksi,”kata dia.

Ia menyebut pengeluaran peserta PPPK terkesan dipaksakan dan menimbulkan kecurigaan adanya sesuatu yang sedang dipersiapkan.” Isu ini mencuat setelah pengumuman peserta eksisting yang memenuhi syarat sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Kepala Daerah 2024, berdasarkan penilaian hasil evaluasi kinerja nomor 077/KP.01.00/JB-11/05/2024. Dikonfirmasi bahwa semua peserta berstatus PPPK tidak diakomodir dengan alasan peraturan, “jelasnya.

Irman mempertanyakan regulasi mana yang mengatur PPPK harus mengajukan cuti tanpa tanggungan selama menjabat sebagai badan ad hoc Panwaslu Kecamatan. Ia merujuk pada PP No. 49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, yang menyatakan bahwa PPPK berhak mendapatkan cuti tahunan, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti bersama.

“Aturan tersebut juga didukung oleh Peraturan BKN no. 7 tahun 2022 tentang tata cara pemberian cuti PPPK. Tidak ada ketentuan yang menyebutkan cuti tanpa tanggungan untuk PPPK yang diangkat menjadi komisioner atau lembaga non struktural,” kata dia.

Sebelumnya pada tanggal 2 Mei 2024, sebanyak 12 orang peserta eksisting berstatus PPPK menghadiri audiensi dengan Bawaslu, berdasarkan undangan dengan nomor surat 076/KP.01.00/K.JB-11/04/2024. Pertemuan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Kuningan Firman dan Ketua POKJA pembentukan Panwaslu Kecamatan Yayan Supriyatna mengakui kekosongan regulasi khusus PPPK sebagai peserta eksisting. Mereka menjelaskan bahwa keputusan tersebut adalah pelaksanaan instruksi dari Bawaslu Jawa Barat.

“Semua peserta PPPK kini dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan meminta kejelasan lebih lanjut mengenai regulasi yang berlaku,” kata dia Irman.

Related Posts

Polresta Cirebon Amankan 3 Orang Pengguna Narkoba

CiremaiNews.com, Cirebon,- Jajaran Polresta Cirebon berhasil mengamankan tiga orang pengguna narkoba jenis sabu-sabu dalam operasi yang dilakukan di wilayah Kabupaten Cirebon.

Pj Bupati Cirebon Dukung Implementasi Sertifikat Tanah Elektronik untuk Tingkatkan Keamanan dan Efisiensi

CiremaiNews.com, Cirebon,- Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, menghadiri sosialisasi pencegahan kasus pertanahan melalui implementasi sertifikat elektronik yang diselenggarakan di Hotel Aston Cirebon pada Kamis (11/7/2024). Dalam acara tersebut, Wahyu Mijaya menekankan pentingnya digitalisasi sertifikat tanah untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi data pertanahan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya

Polresta Cirebon Amankan 3 Orang Pengguna Narkoba

Polresta Cirebon Amankan 3 Orang Pengguna Narkoba

Pj Bupati Cirebon Dukung Implementasi Sertifikat Tanah Elektronik untuk Tingkatkan Keamanan dan Efisiensi

Pj Bupati Cirebon Dukung Implementasi Sertifikat Tanah Elektronik untuk Tingkatkan Keamanan dan Efisiensi

Jaring Atlit Berprestasi Kabupaten Cirebon Siap Gelar Porkab dan Tarkam

Jaring Atlit Berprestasi Kabupaten Cirebon Siap Gelar Porkab dan Tarkam

PT Kereta Api Indonesia Gelar Pelayanan Kesehatan Gratis di Jalur Kereta Api Melalui Rail Clinic

PT Kereta Api Indonesia Gelar Pelayanan Kesehatan Gratis di Jalur Kereta Api Melalui Rail Clinic

KPU Majalengka Coklit Al Mizan, Kiai Maman Ucapkan Apresiasi Jelang Pilkada 2024

KPU Majalengka Coklit Al Mizan, Kiai Maman Ucapkan Apresiasi Jelang Pilkada 2024

Pelantikan Lasqi Nusantara Jaya, Diharapkan Sebagai Media Dakwah Islami

Pelantikan Lasqi Nusantara Jaya, Diharapkan Sebagai Media Dakwah Islami