Aksi Tujuh Desa Penyangga Waduk Darma Desak Pemprov Jabar Hilangkan Kolonialisme Ekonomi

CiremaiNews.com, Kuningan – Sejumlah perangkat desa, warga dan Kades dari 7 desa se-Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan melalukan aksi unjuk rasa atas kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dinilai tidak prorakyat.

Dalam aksi yang dilakukan oleh ratusan orang yang berasal dari Desa Sakerta Timur, Desa Parung, Desa Darma, Desa Cikupa, Desa Kawahmanuk, Desa Cipasung, Desa Paninggaran meminta agar PT. Jaswita Jabar tidak bertindak seperti kolonial yang hanya meraup keuntungan tanpa tahu sejarah dibentuknya Waduk Darma sebagai Obyek Wisata kebangaan masyarakat Kabupaten Kuningan.

Waduk Darma yang dibangun sejak tahun 1923 adalah bendungan buatan yang berada pada hulu sungai Cisanggarung, Cinangka, Cikalapa, dan Cireungit. “Waduk Darma ini adalah warisan dari nenek moyang kita, dan kita mendapatkan apa?” jelas Yadi Juharyadi, Kepala Desa Darma. Sabtu (16/3/2024), di Waduk Darma.

Disebutkan Yadi, jika tanah bengkok desa tidak dihibahkan untuk pembangunan OW Waduk Darma maka masyarakat akan merasakan hasil dari pertanian tersebut yakni Rp35 Miliar pertahun. “Maka seandainya harga itu dibagi rata untuk 8 desa, maka setiap desa akan menghasilkan sebesar Rp 4,4 Miliar pertahun. Jika kami dijajah secara ekonomi, maka lebih baik pengelolaan Waduk Darma oleh pemerintah ditiadakan,” jelasnya.

Sementara itu, massa yang langsung dipimpin oleh masing-masing kepala desa yakni Cucu Sudrajat (Kades Saktim), Kuwu Parung Osa Maliki (Kades Parung), Yadi Juharyadi (Kades Darma), Kades Cikupa Meli Pemilia, Dani Sahara (Kades Cipasung), Nasihin (Kades Paninggaran), Jeje Sudrajat (Kawahmanuk) melakukan orasi menuntut perhatian dari pengelola Obyek Wisata, dan Pemprov Jabar terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar waduk.

Satu persatu perwakilan dari 7 desa tersebut menyampaikan keluh kesah mereka tentang carut marut pengelolaan OW Waduk Darma yang dinilai tidak memperhatikan nasib warga setempat. Seperti yang disampaikan Kepala Desa Cikupa, Meli Pemilia, di depan ratusan warga, Ia menyampaikan kekecewaannya kepada PJ Bupati Kuningan yang enggan menemui para kades saat ingin menyampaikan aspirasinya langsung di Pendopo Bupati Kuningan beberapa waktu lalu.

“Aksi damai ini adalah bukti masyarakat sekitar WD yang menginginkan adanya obyek wisata ini berdampak positif pada kehidupan mereka, bukannya malah dianaktirikan,” tegas Meli.

Aksi mereka, ujarnya, adalah menuntut kepada Pemprov Jabar terkait pengelolaan Waduk Darma yang dinilai tidak profesional. Siapapun pengelolanya, diminta harus bis pro masyarakat desa-desa sekitar obyek wisata.

“Kita lahir dan besar di sekitar Waduk Darma ini, maka alangkah ironis, jika selama ini, kami tidak mendapatkan kompensasi apapun dari adanya obyek wisata ini,” katanya. Konon katanya, sebut Meli, Obyek Wisata Waduk Darma ini adalah bertaraf internasional. Sangat ironis sekali, ketika ada desa penyangga Waduk Darma yang masuk kategori desa miskin ekstrim. “Dimana perhatian Pemprov Jabar yang saat ini mengelola Waduk Darma jika masih membiarkan ada desa di sekitarnya yang masih termarjinalkan?,” sebut Meli lagi.

Ia pun membacakan 8 tuntutan aksi ratusan massa tersebut yang diminta bisa diperhatikan oleh Pemprov Jabar terkait pengelolaan Waduk Darma.

“Pasca revitalisasi WD oleh Pemprov Jabar satu tahun yang lalu, kami memandang perlu adanya evaluasi. Kehadiran kami disini untuk menuntut kesejahteraan,” jelasnya.

Tuntutan sejumlah desa tersebut diantaranya adalah, menuntut Pemprov Jabar untuk mengevaluasi kembali pihak pengelolaan WD. Karena pengelola WD selama ini tidak pernah “melirik” desa-desa yang sebagian tanahnya dimanfaatkan oleh WD.

“Kami menuntut adanya keseriusan pihak pengelola dalam menangani kelestarian alam lingkungan kawasan kami, sebagai dampak dari keberadaan lokasi wisata Waduk Darma,” terangnya.

Terus, mereka juga meminta adanya pemerataan kesejahteraan. Sebagai pewaris wilayah nenek moyang, masyarakat menuntut diberikan kesejahteraan sebagai pengganti bengkok yang digunakan oleh WD.

“Kami menuntut keterlibatan bumdes desa kami dalam pengelolaan WD. Karena tanah WD tidak berdiri di atas salah satu desa di kecamatan Darma,” tutur Kades Cikupa ini.

Meli juga meminta agar kegiatan ekonomi di WD dapat memberikan dampak ekonomi bagi rakyat dari desa-desa sekitarnya. Sehingga tidak ada monopoli pihak tertentu dalam pengelolaanya.

“Kami menuntut transparansi keuangan dalam pengelolaan WD sehingga tidak ada kebocoran, apalagi sampai disalahgunakan oleh oknum tertentu,” tandasnya. Pada moment tertentu, warga juga menuntut agar para pedagang kaki lima dari desa sekitar diberikan kebebasan untuk berjualan di komplek WD.

“Apabila dalam tempo 10 hari kami tidak mendapatkan tanggapan atas aksi ini, kami nyatakan akan menutup pintu gerbang waduk darma sampai dengan batas waktu yang tidak dapat ditentukan,” ancamnya. Menanggapi tuntunan masyarakat ini, perwakilan PT Jaswita, sebagai kepanjangan tangan dari Pemprov Jabar, menyebutkan akan menyampaikan aspirasi mereka kepada atasannya di Jabar. “Rabu pekan besok, Bapak Ibu Kepala Desa juga diundang untuk mendiskusikan persoalan ini di Bandung bersama PT Jaswita dan Pemprov Jabar,” kata Pipi, perwakilan Jaswita. Terpantau, sejumlah warga pada aksi itu membubuhkan tanda tangan dukungan tuntutan agar Pemprov Jabar bisa mengevaluasi pengelolaan OW Waduk Darma. Satu persatu perwakilan dari 7 desa tersebut menyampaikan keluh kesah mereka tentang carut marut pengelolaan OW Waduk Darma yang dinilai tidak memperhatikan nasib warga setempat.
Seperti yang disampaikan Kepala Desa Cikupa, Meli Pemilia, di depan ratusan warga, Ia menyampaikan kekecewaannya kepada PJ Bupati Kuningan yang enggan menemui para kades saat ingin menyampaikan aspirasinya langsung di Pendopo Bupati Kuningan beberapa waktu lalu.
“Aksi damai ini adalah bukti masyarakat sekitar WD yang menginginkan adanya obyek wisata ini berdampak positif pada kehidupan mereka, bukannya malah dianaktirikan,” tegas Meli.
Aksi mereka, ujarnya, adalah menuntut kepada Pemprov Jabar terkait pengelolaan Waduk Darma yang dinilai tidak profesional. Siapapun pengelolanya, diminta harus bis pro masyarakat desa-desa sekitar obyek wisata.
“Kita lahir dan besar di sekitar Waduk Darma ini, maka alangkah ironis, jika selama ini, kami tidak mendapatkan kompensasi apapun dari adanya obyek wisata ini,” katanya.
Konon katanya, sebut Meli, Obyek Wisata Waduk Darma ini adalah bertaraf internasional. Sangat ironis sekali, ketika ada desa penyangga Waduk Darma yang masuk kategori desa miskin ekstrim.
“Dimana perhatian Pemprov Jabar yang saat ini mengelola Waduk Darma jika masih membiarkan ada desa di sekitarnya yang masih termarjinalkan?,” sebut Meli lagi.
Ia pun membacakan 8 tuntutan aksi ratusan massa tersebut yang diminta bisa diperhatikan oleh Pemprov Jabar terkait pengelolaan Waduk Darma.
“Pasca revitalisasi WD oleh Pemprov Jabar satu tahun yang lalu, kami memandang perlu adanya evaluasi. Kehadiran kami disini untuk menuntut
kesejahteraan,” jelasnya.
Tuntutan sejumlah desa tersebut diantaranya adalah, menuntut Pemprov Jabar untuk mengevaluasi kembali pihak pengelolaan WD. Karena pengelola WD selama ini tidak pernah “melirik” desa-desa yang sebagian tanahnya dimanfaatkan oleh WD. “Kami menuntut adanya keseriusan pihak pengelola dalam menangani kelestarian alam lingkungan kawasan kami, sebagai dampak dari keberadaan lokasi wisata Waduk Darma,” terangnya.
Terus, mereka juga meminta adanya pemerataan kesejahteraan. Sebagai pewaris wilayah nenek moyang, masyarakat menuntut diberikan kesejahteraan sebagai pengganti bengkok yang digunakan oleh WD.
“Kami menuntut keterlibatan bumdes desa kami dalam pengelolaan WD. Karena tanah WD tidak berdiri di atas salah satu desa di kecamatan Darma,” tutur Kades Cikupa ini.
Meli juga meminta agar kegiatan ekonomi di WD dapat memberikan dampak ekonomi bagi rakyat dari desa-desa sekitarnya. Sehingga tidak ada monopoli pihak tertentu dalam
pengelolaanya.
“Kami menuntut transparansi keuangan dalam pengelolaan WD sehingga tidak ada kebocoran, apalagi sampai disalahgunakan oleh oknum tertentu,” tandasnya.
Pada moment tertentu, warga juga menuntut agar para pedagang kaki lima dari desa sekitar diberikan kebebasan untuk berjualan di komplek WD.
“Apabila dalam tempo 10 hari kami tidak mendapatkan tanggapan atas aksi ini, kami nyatakan akan menutup pintu gerbang waduk darma sampai dengan batas waktu yang tidak dapat ditentukan,” ancamnya.
Menanggapi tuntunan masyarakat ini, perwakilan PT Jaswita, sebagai kepanjangan tangan dari Pemprov Jabar, menyebutkan akan menyampaikan aspirasi mereka kepada atasannya di Jabar.
“Rabu pekan besok, Bapak Ibu Kepala Desa juga diundang untuk mendiskusikan persoalan ini di Bandung bersama PT Jaswita dan Pemprov Jabar,” kata Pipi, perwakilan Jaswita.
Terpantau, sejumlah warga pada aksi itu membubuhkan tanda tangan dukungan tuntutan agar Pemprov Jabar bisa mengevaluasi pengelolaan OW Waduk Darma.

Related Posts

PDAM Indramayu Lakukan Program Sosial bersama Warga Jatibarang Baru

Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Tirta Darma Ayu Kabupaten Indramayu terus melakukan peningkatkan pelayanan serta kualitas air untuk pelanggan masyarakat wilayah Indramayu dan disamping itu juga melakukan program sosial berkelanjutan untuk masyarakat Indramayu.

Polresta Cirebon Amankan 3 Orang Pengguna Narkoba

CiremaiNews.com, Cirebon,- Jajaran Polresta Cirebon berhasil mengamankan tiga orang pengguna narkoba jenis sabu-sabu dalam operasi yang dilakukan di wilayah Kabupaten Cirebon.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya

PDAM Indramayu Lakukan Program Sosial bersama Warga Jatibarang Baru

PDAM Indramayu Lakukan Program Sosial bersama Warga Jatibarang Baru

Polresta Cirebon Amankan 3 Orang Pengguna Narkoba

Polresta Cirebon Amankan 3 Orang Pengguna Narkoba

Pj Bupati Cirebon Dukung Implementasi Sertifikat Tanah Elektronik untuk Tingkatkan Keamanan dan Efisiensi

Pj Bupati Cirebon Dukung Implementasi Sertifikat Tanah Elektronik untuk Tingkatkan Keamanan dan Efisiensi

Jaring Atlit Berprestasi Kabupaten Cirebon Siap Gelar Porkab dan Tarkam

Jaring Atlit Berprestasi Kabupaten Cirebon Siap Gelar Porkab dan Tarkam

PT Kereta Api Indonesia Gelar Pelayanan Kesehatan Gratis di Jalur Kereta Api Melalui Rail Clinic

PT Kereta Api Indonesia Gelar Pelayanan Kesehatan Gratis di Jalur Kereta Api Melalui Rail Clinic

KPU Majalengka Coklit Al Mizan, Kiai Maman Ucapkan Apresiasi Jelang Pilkada 2024

KPU Majalengka Coklit Al Mizan, Kiai Maman Ucapkan Apresiasi Jelang Pilkada 2024