Jelang Idul Adha, Seruan Damaikan Suasana Toleransi di Kuningan

Kuningan, Ciremainews – Polemik penyegelan situs batu Satangtung di Curug Goong Desa Cisantana Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan semakin Meluas. Tudingan terhadap bupati Kabupaten Kuningan, Acep Purnama yang disebut intoleran dinilai berlebihan.

Kordinator Gusdurian Kabupaten Kuningan, Aef Saifulmillah meminta pihak Koalisi Dukung Adat Karuhun Urang (Akur) untuk tahan diri sebelum diadakan ruang dialogis antara pemerintah daerah, Pemangku adat Sunda Wiwitan dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

“Sebaiknya dua atau tiga hari ini menuju Lebaran Idul Adha tidak ada yang memperkeruh suasana. Semua saling menghormati. Tudingan yang disampaikan kepada bupati Kuningan saya anggap juga berlebihan,” ujar Aef di Kuningan, Rabu (29/07/2020).

Aef menyebutkan sebelum permasalahan protes warga AKUR dan ormas situasi Kabupaten Kuningan berjalan harmonis. Kegiatan Seren Taun yang rutin dilakukan oleh komunitas Paseban Sunda Wiwitan yang didukung secara pendanaan oleh Pemda Kuningan itu merupakan bentuk hak eksklusif yang diberikan kepada AKUR.

“Tercatat menurut pengakuan Acep Purnama kehadirannya pada kegiatan Seren Taun sudah 12 kali. Menghadiri sekaligus menyaksikan acara berlangsung dan tidak ada respon negatif dari berbagai pihak,” terangnya.

Aef menyatakan terkait dengan menjaga situasi kondusif di masyarakat Kuningan, masing-masing individu dan kelompok untuk bertahan diri. Kabupaten Kuningan sejak lama sudah menjalani kehidupan harmonis dan toleransi kepada seluruh penganut agama dan kepercayaan.

“Sejak lama kita hidup berdampingan, pemeluk agama Islam, Kristen, penganut Sunda Wiwitan dan Ahmadiyah. Jika saja persoalan tanah dan penyegelan ini menjadi perusak harmonisasi masyarakat sebaiknya diselesaikan dengan dialog bersama,” tegasnya.

PASTIKAN PEMDA TIDAK BERSALAH

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Kuningan, Dr. Suwari Akhmaddhian.S.H.M.H menyatakan penegakan hukum terhadap penyegelan bangunan tugu Satangtung yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Kuningan masih sesuai jalur.

Menurutnya, peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Perda No.13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Izin Mendidirkan Bangunan. Bagi Suwari seharusnya semua pihak dapat mendukung langkah Bupati menegakkan peraturan sesuai dengan negara hukum.

Menurut Suwari, jika masyarakat ada yang merasa dirugikan maka dipersiahkan untuk melakukan upaya hukum yang disediakan. Maka, Pemda juga akan memfasilitasi ke pengadilan atau melakukan pertemuan dikedua belah pihak.

“Pemda juga dapat memfasilitasi atau membuka para pihak untuk berdialog, masyarakat jangan melakukan tindakan yang kontra produktif dan menggangu ketertiban umum serta kondusivitas,” terang Suwari seperti dilansir bingkaiwarta.