CirebonJabarnesia

Bupati Cirebon Dorong Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2025 Menjadi Aksi Nyata

CiremaiNews.com, Cirebon – Mewujudkan tujuh prioritas pembangunan Kabupaten Cirebon pada tahun 2025 Bupati Cirebon, H. Imron, menegaskan harapannya agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 tidak sekadar menjadi dokumen formalitas.

Dengan tekad yang kuat, Bupati Imron memastikan bahwa RKPD 2025 bukanlah sekadar dokumen, melainkan instrumen nyata dalam mewujudkan visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan bagi Kabupaten Cirebon

Imron menyoroti pentingnya implementasi konkret. Oleh karena itu menurutnya prioritas pembangunan tersebut meliputi pendidikan merata dan berkualitas berbasis IPTEK, dengan program pemberian seragam untuk anak yatim, beasiswa bagi masyarakat miskin, dan rehabilitasi bangunan sekolah SD/SMP serta sarana sanitasi menjadi fokus utama.

Sementara itu, tambahnya, pelayanan kesehatan yang sesuai standar dan terjangkau menjadi salah satu prioritas penting. “Upaya perluasan jaminan kesehatan untuk orang miskin, penanganan stunting, serta pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan juga menjadi bagian dari agenda pembangunan,” ungkapnya. Rabu (27/03/2024)

Imron juga menyoroti pentingnya membangun perekonomian inklusif dan berdaya saing, serta ketahanan pangan. “Termasuk revitalisasi infrastruktur ekonomi seperti RPH Batembat dan balai benih ikan Cikalahang, serta upaya mempermudah pelayanan perizinan,” ujar Imron.

Ia menyebut, dalam hal perlindungan sosial, pemerintah daerah berencana membangun gedung layanan terpadu untuk masyarakat miskin, memberikan pelatihan calon tenaga kerja, dan memberikan bantuan kepada kelompok disabilitas.

“Tidak hanya itu, keamanan, ketertiban, dan ketahanan daerah juga menjadi fokus, dengan peran aktif forkopimda dan forkopimcam, penanganan bencana, serta percepatan pembangunan kecamatan dan desa tangguh bencana,” tutur Imron.

Imron menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur wilayah yang ramah lingkungan, dengan peningkatan dan rehabilitasi jalan, penanganan sampah, serta pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin.

” Terakhir, reformasi birokrasi dan inovasi pelayanan menjadi bagian penting dari agenda pembangunan. Ini termasuk percepatan pelayanan kependudukan dan catatan sipil, penerapan merit sistem ASN, serta pengembangan inovasi daerah,” tutup Imron. (effendi)***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *