Mendorong Upaya Hukum Demi Kuningan yang Bermartabat

Ciremai News

Dr Diding Rahmat,.SH.MH Dosen Pidana FH Uniku dan Ketua LBH NU Kuningan

Peristiwa penyegelan batu Satangtung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan merupakan suatu peristiwa hukum dalam rangka penegakan perda No.13 Th 2019 tentang IMB. Hal tersebut menjadi polemik, bahkan menjadi perbincangan luas dimana-mana dan menanggap tindakan Pemda tersebut sebagai Langkah Keliru, cenderung deskriminatif akan tetapi terlepas dari bara yang di tebar di mana kita harus mendudukan persoalan tersebut pada proporsi yang sebenarnya agar mendapatkan pandangan sejernih-jernihnya. Peristiwa Penyegelan batu Satangtung sampai saat ini dinilai sah dalam pandangan bahwa belum ada penilaian paling Otoritatif dari upaya hukum Berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai sah atau tidaknya penyegelan tersebut. Dalam Kacamata Penegakan Perda, Pemda benar. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk penyegelan karena tidak terpenuhinya syarat administratif yang termaktub dalam Aturan Perda tersebut, sisi lain ada asumsi yang melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sudah bertentangan dengan prinsip prinsip perlindungan hak asasi manusia, perlindungan masyarakat adat, keberagaman, hak asasi menjalankan keyakinan, Hak Asasi berbudaya dan pelanggaran adminstrsasi pemerintah maka jalan keluar terhadap hal tersebut adalah kembali pada konstitusi UUD 45 Pasal 1 ayat 3 “bahwa negara kita adalah negara hukum, dan ciri dari negara hukum adalah adanya hak yang sama didepan hukum (equality before the law) dan peradilan sebagai tempat untuk menguji persoalan hukum yang terjadi di masyarakat guna mendapatkan keadilan,kemanfaatan dan kepastian.” Para pihak yang Berpolemik, baik pro maupun kontra diharapkan dapat berpikir berdasarkan konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia dan menempuh upaya hukuk terhadap peristiwa penyegelan batu satangtung tersebut. Berkaca pada landasan teoritis terdapat upaya hukum litigasi dan upaya hukum non litigasi. Upaya hukum non litigasi biasa dikenal dengan istilah ADR (Alternative Dispute Resolution) seperti mediasi, musyawarah, konsiliasi dan lainya, artinya penyelesaian dengan tidak membawa kasus ke pengadilan atau lembaga hukum, dalam konteks klini sepertinya sedang dilakukan oleh pemerintah daerah dan pihak pihak tertentu baik yang kontra maupun yang pro terhadap peristiwa hukum penyegelan batu satangtung, meskipun belum terdengar kesepakatan kesepakatan yang dapat menyelesaiakan persoalan peristiwa hukum tersebut. Kemudian litigasi adalah upaya hukum dengan cara melalui pengadilan atau lembaga hukum yang ada seperti pengadilan, kepolisan atau kejaksaan., dalam kontek peristiwa hukum penyegelan ini, masyarakat yang kontra dengan penyegelan dapat melakukan upaya hukum baik administrasi, perdata bahkan pidana. Dalam kontek hukum administrasi pihak yang kontra atas pnyegelan biasa melakukan upaya hukum administrative dengan cara mengajukan gugatan hukum ke pengadilan Tata Usaha Negara mengenai Peristiwa hukum penyegelan segabagi obyek Tata usaha Negara (TUN) Pasal 1 angka 10 UU no.51 th 2009 tentang peradilan tata usaha negara. Pengadilan TUN akan menguji apakah peristiwa hukum penyegelan tersebut melanggar asas asas pemerintahan yang baik atau tidak. Sedangkan upaya perdata juga bisa dilakukan oleh yang kontra terhadap peristiwa penyegelan tersebut dengan cara melakukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pihak pihak yang mengganggu kepentingan keperdataan ke pengadilan negeri kuningan dengan class action atau gugatan kelompok. selanjutnya dalam kontek pidana yang merupakan upaya hukum terakhir (ultimum remedium) peristiwa ini sedang dilakukan penyelidikan oleh Komnasham berdadsakan laporan atau pengaduan masyarakat AKUR, komnasham berdasarkan amanat uu no 39 th 1999 memiliki kewenangan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana ham, dan kita dorong komnasham agar bias segera memberikan kesimpulan penyelidikanya apakah peristiwa hukum tersebut didasarkan alat bukti permulaan dan kekuatan pembuktian sudah melanggar dugaan tindak pidana HAM tersebut atau tidak, dari penyelidikan komnasham jika terpenuhi minimal dua alat bukti maka akan direkomendasikan kepada kejaksaan agung apakah terdapat kekuatan pembuktian untuk di lakukan penyidikan dalam peritiwa hukum penyegelan tersebut, dan ketika sudah terpenuhi nanti akan ada tersangkanya dan akan di bawa untuk di tuntut di peradilan HAM sebagaimana UU HAM. Hal yang sama juga berlaku bagi yang pro terhadap peristiwa penyegelan tersebut yaitu biasa melakukan alternative upaya hukum baik litigasi maupun non litigasi seperti administrative, perdata dan pidana terhadap pihak pihak yang yang dianggap akan mengganggu kepentingan hukum atas adanya batu satangtung tersebut termasuk jika kedepan pemda kuningan membuka penyegelan tersebut bukan berdasarkan hukum, upaya hukum tersebut ketika sudah ada putusan pengadilan semua pihak harus tunduk dan mentaatinya. Dengan demikian maka diharapkan polemik mengenai peristiwa hukum penyegelan dapat diakhiri secara bermartabat demi kuningan yang lebih maju. Dan kita semua bisa beranjak pada persoalan yang lebih Urgen dan menjadi persolan bersama seperti menciptakan Kuningan Lebih damai terhindar dari Konflik berkepanjangan serta bisa lepad dari pandemic covid 19 yang masih menyebar dan perlu keseriusan baik dari sisi program, anggaran dan kelembagaan agar pencegahan dan penyebaraanya tidak banyak memakan korban khsuusnya di Kabupaten Kuningan.