admin
CiremaiNews.com, Kuningan – Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan, Asep Budi Hartono, mempersilahkan untuk membuktikan tudingan kecurangan dalam seleksi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
” KPU Kuningan selalu berkomitmen untuk menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tahapan pemilihan,” kata Abuhar usai pelantikan Anggota PPK untuk Pilkada 2024, Kamis (16/5/2024).
Dikatakan Abuhar, proses mekanisme perekrutan anggota PPK untuk Pilkada 2024 sudah diatur oleh PKPU nomor 2 tentang tahapan dan jadwal maupun keputusan nomor 476 tentang proses CAT untuk seleksi calon anggota PPK.
Bicara soal 12 calon PPK incumbent yang notabene adalah ketua PPK di 12 kecamatan yang tidak lolos seleksi, Asep menyebutkan bahwa yang tidak lolos bukan hanya ketuanya saja.
“Sejumlah calon anggota PPK incumbent yang di bagian Datin, Teknis, dan lainnya pun banyak yang tidak lolos pada seleksi kemarin. Oleh karena itu, secara kolektif kolegial kepengurusan PPK ini pasti mengalami perubahan, tidak hanya di posisi ketuanya saja,” ujar Asep.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kuningan, Nunung Khazanah, mengeluarkan kritik terhadap hasil seleksi badan adhoc Pilkada 2024. Menurutnya, beberapa faktor yang seharusnya menjadi pertimbangan utama justru diabaikan dalam proses seleksi ini.
Pertama, Nunung menyoroti bahwa nilai CAT tertinggi bukan menjadi patokan dalam seleksi. Selain itu, wawancara yang lancar dan terjawab juga tidak menjadi acuan, karena tidak ada patokan nilai untuk wawancara. Evaluasi kinerja pun diabaikan.
Kedua, Nunung menuding adanya faktor subjektif seperti “like and dislike” serta dukungan dari organisasi mahasiswa tertentu seperti HMI, PMII, dan GMNI yang mempengaruhi hasil seleksi. Ia juga mengungkap adanya isu barter antara PPK dengan Panwas yang menjadi tekanan untuk bisa lolos di antara keduanya.
Selain Nunung Khazanah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kuningan juga melontarkan kritik keras terhadap KPU Kuningan. Ketua IMM Kuningan, Renis Amarulloh, menuduh adanya praktik tidak bermoral dan transaksional yang melibatkan kepentingan politik tertentu di dalam tubuh KPU Kabupaten Kuningan.
Renis menekankan bahwa pemilu yang jujur, adil, dan transparan adalah pilar utama bagi keberlangsungan sistem pemerintahan yang sehat.Dugaan adanya praktik transaksional di dalam lembaga KPu Kuningan, menimbulkan kekhawatiran serius dan dapat merusak integritas pemilu serta mengkhianati kepercayaan publik yang telah diberikan kepada KPU Kabupaten Kuningan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kuningan, Asep Budi Hartono, mempersilahkan untuk membuktikan tudingan kecurangan dalam seleksi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). ” KPU Kuningan selalu berkomitmen untuk menjaga integritas dan transparansi dalam setiap tahapan pemilihan,” kata Abuhar usai pelantikan Anggota PPK untuk Pilkada 2024, Kamis (16/5/2024).
Dikatakan Abuhar, proses mekanisme perekrutan anggota PPK untuk Pilkada 2024 sudah diatur oleh PKPU nomor 2 tentang tahapan dan jadwal maupun keputusan nomor 476 tentang proses CAT untuk seleksi calon anggota PPK.
Bicara soal 12 calon PPK incumbent yang notabene adalah ketua PPK di 12 kecamatan yang tidak lolos seleksi, Asep menyebutkan bahwa yang tidak lolos bukan hanya ketuanya saja. “Sejumlah calon anggota PPK incumbent yang di bagian Datin, Teknis, dan lainnya pun banyak yang tidak lolos pada seleksi kemarin. Oleh karena itu, secara kolektif kolegial kepengurusan PPK ini pasti mengalami perubahan, tidak hanya di posisi ketuanya saja,” ujar Asep.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kuningan, Nunung Khazanah, mengeluarkan kritik terhadap hasil seleksi badan adhoc Pilkada 2024. Menurutnya, beberapa faktor yang seharusnya menjadi pertimbangan utama justru diabaikan dalam proses seleksi ini.
Pertama, Nunung menyoroti bahwa nilai CAT tertinggi bukan menjadi patokan dalam seleksi. Selain itu, wawancara yang lancar dan terjawab juga tidak menjadi acuan, karena tidak ada patokan nilai untuk wawancara. Evaluasi kinerja pun diabaikan.
Kedua, Nunung menuding adanya faktor subjektif seperti “like and dislike” serta dukungan dari organisasi mahasiswa tertentu seperti HMI, PMII, dan GMNI yang mempengaruhi hasil seleksi. Ia juga mengungkap adanya isu barter antara PPK dengan Panwas yang menjadi tekanan untuk bisa lolos di antara keduanya.
Selain Nunung Khazanah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kuningan juga melontarkan kritik keras terhadap KPU Kuningan. Ketua IMM Kuningan, Renis Amarulloh, menuduh adanya praktik tidak bermoral dan transaksional yang melibatkan kepentingan politik tertentu di dalam tubuh KPU Kabupaten Kuningan.
Renis menekankan bahwa pemilu yang jujur, adil, dan transparan adalah pilar utama bagi keberlangsungan sistem pemerintahan yang sehat.
Hilda Amelia
