Panitia Masyarakat Adat Kuningan gelar Rapat Verifikasi dan Validasi di Gedung Pepabri

Kuningan, Ciremainews– Senin(24/08/2020) bertempat di Wisma Pepabri, Linggarjati Kabupaten Kuningan, Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kuningan menggelar pertemuan dengan Akademisi dari UNIKU, UNISA serta IAIN Cirebon serta ahli Antropologi dan sejarah dari UNPAD dan IAIN Syekh Nurjati Cirebon membahas penetapan Masyarakat Hukum Adat AKUR Sunda Wiwitan Cigugur.

Acara tersebut digelar sebagai tindak lanjut dari permohonan dari komunitas Sunda Wiwitan Cigugur nomor 19/AKUR-CIGUGUR/IV/2020 yang sebelumnya melalui SK Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor:189/KPTS.428-DPMD/2020 tanggal 16 Juli 2020 dengan Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014
Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat kemudian Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Kuningan dibentuk, di ketuai oleh Sekda Kabupaten Kuningan DR.H.DIAN RACHMAT YANUAR,M.SI

Menurut DR. Dian Rahmat Yanuar saat ini PMA sudah memasuki tahapan proses verifikasi dan validasi dan pertemuan hari ini sebagai penguatan dengan merujuk pada pandangan Bapak Ade Makmur K sebagai Ahli Antropologi dan Sosiologi FISIP-UNPAD serta DR Suwari Akhmadhian sebagai Pakar Hukum dari Universitas Kuningan(UNIKU) dan Rektor Universitas

IslamAl-Ihya(UNISA)Kuningan yakni Nurul Iman Hima Amarullah kemudian Tendi, S.Pd., S.T., serta Didin Nurul Rosyidin, M.A., Ph.D sebagai pakar Sejarah yang pernah mengkaji tentang Agama Djawa Sunda atau Madraisme serta pakar Kebudayaan Kuningan Jawa Barat setelah sebelumnya pada tanggal 07 Agustus 2020 melakukan Identifikasi dengan berkonsultasi pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

“Saya berharap kontribusi para pakar tertuang di forum ini sehingga kajian soal masyarakat Adat di Cigugur bisa lebih mendalam dan menjadi dasar penetapan pemerintah daerah Kuningan mengenai PMA” ujar Dian Rahmat Yanuar

Rencananya tahapan verifikasi dan validasi akan diselesaikan sampai tanggal 28 Agustus 2020. (Uyat Al Magrobi)