Kontroversi Dana Bantuan Rp150 Miliar: Bupati Kuningan vs. Realitas

 

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kuningan, Drs. H. Lili Suherli

CiremaiNews.com, Kuningan – Pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS) senilai Rp150 miliar dari APBN 2023 yang dijanjikan oleh Bupati Kuningan, H Acep Purnama, masih belum terealisasi hingga saat ini.

Keraguan muncul dari DPC Partai Demokrat Kuningan mengenai kelanjutan proyek ini, dengan menyebut bahwa pada tahun 2022, anggaran pembebasan lahan JLTS dianggarkan sebesar Rp30 miliar. Ditambah dengan anggaran murni APBD 2023 sebesar Rp30 miliar, kritik terhadap ketidakpastian pembangunan semakin mengemuka.

Hingga Agustus 2023, bantuan yang dijanjikan masih belum tiba, memicu pertanyaan mengenai komitmen pemerintah dalam pemenuhan janji.

Ketua DPC Partai Demokrat Kuningan, H Lili Suherli, dengan tegas menyampaikan keprihatinannya.

“Kalau betul ada bantuan Kementerian PU Rp150 miliar yang dijanjikan Bupati Kuningan, termasuk Ex Kadis PUTR Kuningan, tentu dana APBN itu sudah harus direalisasikan sejak Juli 2023. Tapi sudah Agustus 2023, masih belum ada,” ujarnya dalam wawancara dengan media pada Selasa (8/8/2023).

Situasi ini telah mendorong DPRD Kuningan untuk mengambil tindakan penangguhan proyek JLTS. Adanya ketidaksesuaian antara pernyataan eksekutif dan hasil verifikasi di Kementerian PU menimbulkan keraguan lebih lanjut mengenai ketersediaan dana bantuan.

Sebelumnya, Komisi 3 DPRD telah menyuarakan keraguan terhadap keberadaan dana tersebut, sementara pihak eksekutif tetap mempertahankan bahwa bantuan tersebut telah dialokasikan. Dengan fakta bahwa bantuan belum tiba, dugaan kuat muncul bahwa dana tersebut mungkin telah digunakan untuk pembebasan lahan JLTS pada tahun 2022.

Situasi ini juga berdampak terhadap penundaan Anggaran 2023. Kepala DPC Partai Demokrat Kuningan, H Lili Suherli, mengungkapkan bahwa rencana pemangkasan hingga 40% dari kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan dijalankan. “Pembangunan tahun 2023 seharusnya sudah berjalan, tapi sampai saat ini pelelangan proyek saja belum ada. Bahkan akan ada pemangkasan hingga 40% pada kegiatan SKPD,” tambahnya.

Dengan pernyataan-pernyataan yang belum terealisasi, dampak yang meluas, serta kritik yang semakin menguat, isu politik seputar pembangunan JLTS menjadi sorotan utama di Kuningan. Ketidakpastian yang terus berkembang mengenai kelanjutan proyek ini telah menciptakan tantangan baru bagi pemerintah daerah dalam mengelola rencana pembangunan dan pengelolaan anggaran.(Andin)