Aktivis NU Anggap Tuduhan Adian Kepada Erick Thohir Berlebihan

Jakarta, Ciremai News – Gencarnya tekanan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir terkait penanganan dan dugaan titipan jabatan ditubuh BUMN dinilai terlalu subjektif dan sarat kepentingan kelompok.

Aktivis Kaum Muda Nahdlatul Ulama (KMNU), Anas Nasikhin mengatakan dalam kacamata demokrasi dan cita-cita reformasi bahwa kritik merupakan bagian social control agar arah perjalanan pemerintahan menjadi seimbang. Tetapi kalau sudah mengarah pada upaya menjatuhkan orang lain dan keluar dari rel moralitas karena dibumbui dengan fitnah tak berdasar maka sudah bukan kritik yang membangun. Anas menyampaikan contoh kritikan yang dilakukan Politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu kepada Erick Thohir.

“Kritik Adian terhadap Erick Thohir dinilai sudah kebablasan dan cenderung subjektif dari kacamata kepentingan dia dan kelompoknya saja tanpa mengindahkan kepentingan besar perjalanan pemerintahan saat ini yang sedang berupaya melakukan pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemic covid 19,” Ujar Anas kepada wartawan, Selasa (28/07/2020).

Menurut Anas, Kepuasan kinerja Erick Thohir ditandai dengan mengangkat ET sebagai Ketua Pelaksana Tim Penanganan Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional adalah isyarat sekaligus contoh agar menjawab kritikan dengan kinerja. Dalam hal ini Target yang diberikan Presiden Jokowi kepada tim tidak main-main. Pertama dalam konteks penangan covid 19 yaitu menurunkan angka kematian serendah-rendahnya, meningkatkan angka kesembuhan setinggi-tingginya, dan mengendalikan laju pertumbuhan kasus-kasus positif baru secepat-cepatnya. Kedua dalam konteks pemulihan ekonomi presiden memerintahkan untuk melakukan upaya percepatan berdasarkan pokok masalah yang ada apakah terkait regulasi ataukah administrasi yang mengharuskan dilakukan revisi, bahkan jika dipandang perlu agar dilakukan shortcut serta menghentikan ego sektoral dan ego daerah.

“Jadi jelas ukurannya, yakni kinerja. Karena Pak jokowi cocok dengan kecepatan kinerja ET dalam mengelola kementrian BUMN maka dipasrahi tugas yang lebih besar. Ini menunjukkan kinerja yang baik, maka prestasinya ditingkatkan,” Tegasnya.

Anas menyatakan jika dilihat peran adian di pilpres 2019 dia hanyalah ketua salah satu kelompok relawan yang relawannya mendukung pasangan 01, yang kinerjanya tentu setara dengan relawan yang lain yang berjumlah lebih dari 500 kelompok relawan. Jadi kalau bicara peran dia sebetulnya biasa-biasa saja tidak ada yang istimewa.

“Nah kalau sekarang dia meminta jatah lebih kepada ET dengan cara menekan dan kritik yang membabi buta itu sudah gak bener”, jelas Mantan Ketua Bidang Pelatihan Saksi TKN Jokowi – Maruf Amin.

Menurutnya, kelakuan adian dalam mengkritik ET, sudah tidak objektif, tendensius, data-datanya ngawur, seperti orang mabok serang sana serang sini. Bagi Anas, Cara-cara menekan adian dalam soal penataan komisaris sekarang ini sudah tidak proporsional, seperti preman dan premanisme, dan tidak bisa dibenarkan.“Jangan-jangan kelakuannya selama ini ke menteri BUMN sebelumnya juga begitu?” Sergah Anas.

Selanjutnya, Anas menilai perilaku tersebut sudah tidak lagi memperlihatkan etika birokrasi yang bener bahkan jauh dari prinsip GCG (Good Corporate Goverment) dan merusak visi ET Efektif – Transformatif di BUMN. BUMN adalah Negara dan negara tidak boleh kalah dengan gaya premanisme. Jadi mari beri dukungan kepada Pak ET untuk menjalankan GCG di tubuh BUMN. Saatnya BUMN untuk melepaskan dan membersihkan orang-orang titipan yang berasal dari tekanan gaya preman seperti ini”, pungkasnya.