KAMI, POLITIK OLD FASHION

Apa itu politik old fashion? Yaitu politik gaya lama. Cara berpikir gaya lama, dan pola aksi pun masih gaya lama. Hukum sejarah selalu berkata, jika ada yang baru maka yang lama tergeser, bisa jadi juga tenggelam.

Cara pikir lama ada cirinya, yaitu melihat sesuatu dengan cara hitam putih, salah benar, kami mereka, lurus bengkok, mati hidup, di luar atau di dalam. Sekarang bayangkan jika cara pikir begini dipakai dalam urusan politik. Jadi terasa lucu dan terkesan bodoh.

Contoh sederhana. Ketika ada pejabat tinggi korupsi, seakan-akan semua pejabat itu korupsi. Ketika ada kemacetan birokrasi di level teknis, itu adalah kesalahan pimpinan tertinggi. Mungkin menteri atau bahkan dituding kesalahan presiden. Jika ekspor stagnan, itu dianggap kesalahan pemerintah yang kaku perizinannya tanpa melihat sehebat apa kemampuan usahawan swasta menembus pasar dunia.

Ketika wabah virus terus menyebar, itu dianggap kesalahan pemerintah sepenuhnya tanpa mempertimbangkan rendahnya kedisiplinan di semua kalangan. Ketika ide dan gagasannya tidak terserap, dianggap rezim ini tidak mau mendengar alias budeg. Ketika seseorang diberhentikan dari jabatannya, pemerintah dituding zalim. Tapi anehnya ketika ada orang yang diangkat dalam suatu jabatan tertentu, juga dituding sebagai antek rezim.

Yang biasa dilihat adalah kekurangan, kelemahan dan kesalahan tanpa sedikitpun mau melihat apa kelebihan dan prestasi yang dicapai. Seakan-akan jika dia dan golongannya yang memimpin, urusan Indonesia bisa diselesaikan dengan cepat.

Cara pikir semacam itu biasa diyakini oleh para oposisi, dan itu lumrah saja. Namun harus dikatakan, cara pandang semacam itu mencerminkan bahwa sosok tersebut bukanlah problem solver, bukan pula integrator dan transformer apalagi inspirator prestasi dan kemajuan. Mereka biasanya hanya mengerti satu aspek dan zero untuk aspek lainnya. Sosok semacam ini jelas tidak bisa dipercaya untuk mengelola apalagi memajukan Indonesia.

Maka, wajar jika aksi untuk Mencintai Indonesia wujudnya sangat konvensional. Kumpul-kumpul, bikin group, publish statement keras, deklarasi dan ujungnya menggerakkan massa untuk demonstrasi. Dalam mindsetnya, menurunkan kekuasaan pemerintahan adalah cara yang paling logis untuk memperbaiki keadaan. Kita sudah tahu, sekalipun ganti rezim, keadaan tidak akan pernah berubah secara dramatik, kecuali dikelola oleh tangan-tangan yang ikhlas, sabar, lurus, jernih, yakin dan konsisten.

Ketika banyak orang sedang sibuk bagaimana mengatasi penyebaran virus, mengatasi kesulitan akses pendidikan bagi anak didik, meningkatkan ekspor, mengembangkan kapasitas UMKM, petani, buruh dan nelayan, mencegah radikalisme agama, menciptakan lapangan kerja, perbaikan infrastruktur ekonomi, pendidikan dan kesehatan, mengatasi korupsi yang terus mewabah, internalisasi Pancasila, pengembangan pariwisata, modernisasi partai politik, birokrasi berbasis kinerja dan pleyanan publik dan masih banyak lagi problem besar yang harus diatasi, maka agak aneh jika ada sekelompok orang malah sibuk memikirkan bagaimana mencabut mandat pemerintahan yang berkuasa secara konstitusional.

Jika ingin memimpin negeri ini, maka belajarlah kembali bagaimana konstitusi mengaturnya. Ikuti saja aturan mainnya. Jika tidak mampu tunduk pada aturan main, bagaimana mungkin mampu mengelola negeri yang sangat besar dan majemuk ini. Ajarkan bangsa ini untuk berprestasi pada tingkat dunia, bukan mengajarkan bangsa ini untuk hidup brutal dan emosional.

Itulah catatan yang segera harus saya berikan kepada semua tokoh tua yang ingin mencabut mandat pemerintahan yang berkuasa melalui KAMI (Kesatuan Aksi Menyelemotkan Indonesia).

Apakah bisa menyelamatkan Indonesia dengan gaya politik Old Fashion? Ilusi.