Tanggung Jawab Negara Dalam Jalanan Berlubang

Ciremai News

Penulis : Azis Maulana Mahasiswa Tingkat Senja Fakultas Hukum UNIKU

Setiap tahun, di setiap musim kita menyaksikan dengan mata telanjang betapa rapuhnya daya tahan jalanan di Kabupaten Kuningan, di hampir 32 Kecamatan kita menyaksikan jalanan berlubang. Keadaan ini jelas menjadi kerugian besar bagi masyarakat, tanggung jawab Jalan dipundak pemerintah Provinsi, Kabupaten seolah-olah hanya berfungsi untuk menambal saja, perbaikan jalan yang tidak teratur jelas mengancam keselamatan jiwa warga negara apalagi hampir setiap saat warga menggunakan kendaraan dalam beraktivitas.

Adalah tanggung jawab negara untuk melindungi hak hidup setiap Warga Negara yang ada dalam jurisdiksinya. karena kebutuhan akan jiwa yang terlindungi dari segala macam hal yang dapat merampas Kehidupan hal itu menjadi dasar mengapa Warga Negara rela memasuki kewajiban bernegara melalui pembayaran Pajak dan lain sebagainya. Maka tanggung jawab Negara akan warga nya menjadi Mutlak.

Soal Hak hidup tidak melulu berkutat pada wilayah pembicaraan pemberangusan suatu bangsa atau perampasan nyawa skala massif atau hukuman mati ada yang lebih spesific yang terasa sangat nyata terasa dalam kehidupan sehari-hari yakni keselamatan berkendara dalam konteks saya bicarakan adalah jalanan berlubang yang menjadi bagian hak yang dijamin dalam paham negara dan soal ini merupakan interpretasi tanggung jawab Negara juga dalam menjamin hak hidup warga negara di Jalanan. Memenuhi perlindungan Warga Negara Secara Maksimal.

Sejatinya jaminan Keselamatan Warga Negara Khususnya Masyarakat Kuningan, yang di 32 Kecamatan senantiasa menemui jalanan berlubang. Negara memiliki instrumen hukum yang mengatur penyelenggara jalan Yakni UU No. 29 Pasal 24 tahun 2009 Pasal 24 mengenai Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya (UU LLAJ) dimana kewajiban soal perbaikan jalan sepenuhnya ada di penyelenggara jalan Dimama berlaku Sanksi penjara dan denda sebagaimana tertuang dalam Pasal 273 UU tersebut bagi penyelenggara jalan yang lalai dan gagal memenuhi kewajiban hukum memperbaiki jalan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan luka ringan maupun berat, meninggal dunia, hingga kerusakan kendaraan. Apalagi UU No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, menyatakan sepenuhnya keselamatan jiwa dalam hal ini jalan lebih spesific Pemkab menjadi penanggung jawab Maximum.

Banyaknya Jalanan Berlubang yang sebemarnya Kuningan sudah layak mendapul penghargaan Kabupaten Seribu Lubang menunjukkan bahwa norma hukum yang berlaku yang mewajibkan penyelenggara jalan untuk membenahi jalan yang rusak masih sangat memprihatinkan dalam tataran praktik Dan perbaikan karena pengerjaanya masih tambal sulam seperti yang saya sebut diatas bahwa perbaikan jalan tidak teratur(tambal) menjadi masalah. Sejatinya dengan begitu penyelenggara jalan di Kuningan tidak melakukan kewajiban hukumnya: memperbaiki jalan raya yang rusak. banyaknya Kecelakaan Lalin bukan semata Suratan Gusti Allah SWT, namun menjadi bukti kegagalan penyelenggara jalan yakni pemerintah dalam memenuhi kewajiban hukumnya: menjaga kelayakan jalanan raya di 32 kecamatan apalagi akses jalanan yang terhubunh ke wilayah Tempat Pendidikan.

Pada Akhirnya Pembiaran jalan berlubang pengerjaan perbaikan jalan yang tidak teratur yang mengancam Dan menjadi penyebab sederet malapetaka sesungguhnya adalah pembiaran terhadap terampasnya nyawa manusia, suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang serius. DinKuningan rasanya saatnya berbagai klausul UU LLAJ yang mengatur segala sanksi itu ditegakkan tidak hanya diperuntukkan bahi masyarakat dalam berbagi razia SIM dan STNK, tapi juga terhadap pemerintah yang pula adalah subjek dalam UU LLAJ. Menyitir pandangan Dosen Hukum Unsud yakni Manunggal K Wardana bahwa Penegakan hukum yang tak pandang bulu dan komprehensif atas UU tersebut akan menciptakan rasa keadilan sekaligus perwujudan asas persamaan di muka hukum dalam berlalulintas.