CirebonheadlineJabarnesia

Pedagang Pasar Junjang Datangi DPRD Kabupaten Cirebon

CiremaiNews.com, Cirebon,- Pedagang pasar junjang mendatangi kantor DPRD Kabupaten Cirebon. Mereka datang untuk beraudiensi terkait revitalisasi Pasar Jungjang yang tak kunjung selesai.Padahal, prosesnya sudah berlangsung cukup lama. Sehingga polemik terkait pasar tersebut masih belum menemukan titik temu.

Kuasa Hukum Pedagang Pasar Jungjang, Agus Prayoga menjelaskan, PT Dumib selaku pemenang tender revitalisasi Pasar Jungjang selalu mengulur waktu tak menyelesaikan pekerjaan. Dugaannya karena perusahaan tersebut tak memiliki modal.

Sehingga pedagang dan pemerintah desa, menyepakati untuk memutus kerjasama dengan PT Dumib. Rupanya pihak perusahaan tidak menerima. Mereka pun menggugat, salah satu yang digugatnya adalah pihak Desa Jungjang.

PT Dumib, mau meninggalkan pekerjaan revitalisasi pasar Jungjang, asal tuntutan mereka dikabulkan. Yakni mengganti biaya yang telah mereka keluarkan. Totalnya, tembus diangka Rp48 miliar.

“Kita melihat, ini hanyalah arogansi dan kecongkakan dari pengusaha yang sebetulnya tidak pernah mampu, namun tidak mau mengalah. Dia tidak mampu secara finansial. Dengan mengulur-ngulur waktu karena modalnya tidak ada,” kata Agus Prayoga usai menghadiri audiensi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Jumat (5/1).

“Kalau modalnya ada, sejak zaman Covid harusnya sudah selesai. Karena ngga ada, PT Dumib jadinya selalu mengulur waktu,” lanjutnya.

Hasil audiensi pun terang Ayo–sapaan akrabnya pedagang dan pihak desa Jungjang menyepakati untuk melanjutkan ke ranah hukum saja. “Dan tadi pun saat audiensi, pada akhirnya diarahkan untuk dibawa ke ranah hukum. Dan itu sedang berjalan,” tuturnya.

Alasannya terang Ayo, PT Dumib sudah tidak bisa diajak berunding. Jangankan berunding dengan pedagang, dengan pemdes saja tidak pernah ada komunikasi. Padahal, itu hajatnya Pemdes. “Ketika diminta untuk menyerahkan berkas, ngga mau. Diajak berunding untuk menanyakan harga, ngga mau. Dikasih addendum tapi terus saja tak ada tindaklanjut,” katanya.

“Sekarang sudah puncak keresahan warga, sudah ini diputus saja. Melalui audiensi ini kami berterimakasih kepada semua pihak, akhirnya para pihak mengetahui semua persoalannya,” kata dia.

Menurut Ayo, tuntutan Dumib dinilainya lucu. Munculnya angka Rp48 miliar datang dari mana. “Kami anggap lucu, mau diselesaikan dia menuntut Rp48 M. Ngitungnya dari mana. Kita tidak pernah tau RAB nya, spesifikasi tekhnik, master pland itu tidak ada. Itukan halusinasi,” katanya.

“Jadi kedepan, sudah tidak ada lagi musyawarah. Pedagang sudah kepalang bertahan bertahun-tahun seperti ini. Ya sudah diselesaikan dimeja persidangan saja,” tuturnya.

Kuwu Desa Jungjang Kasmin menegaskan pihaknya sudah memberikan kesempatan kepada PT Dumib untuk melaksanakan pembangunan, sehingga diperpanjang sebagai acuan addendum. Tapi, kewajibannya tidak pernah ditepati.

Menurutnya, PT Dumib ingin menang sendiri. Bisanya menyalahkan Pemdes dan masyarakat Desa Jungjang saja.

“Dengan berat hari, menyatakan memutus kerjasama dengan PT Dumib. Itu sudah menjadi putusan Musyawarah Desa (Musdes) 14 September 2023 dan ditetapkan menjadi keputusan BPD 2 Oktober 2023. Tinggal dibuatkan di Perdes nya saja,” ungkapnya.

Ia mengaku sebagai tergugat. Tidak akan mundur. Mempersilakan segalanya di pengadilan. “Hasilnya nanti seperti apa menjadi tanggungjawab bersama. Hasil dari pengadilan itu menjadi acuan saya untuk melakukan pembangunan,” katanya.

“Karena apapun saya berkewajiban untuk melanjutkan pembangunan untuk masyarakat Desa Jungjang,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I, Sofwan ST menyebutkan hasil audiensi ini, merupakan keputusan final. Saat diarahkan untuk memproses musyawarah, pedagang dan aparat desa menolaknya.

“Mereka keberatan untuk dibicarakan bersama kembali. Mintanya dilanjut. Di proses hukum, sudah final itu,” terangnya.

Hanya saja, Komisi I menyarankan agar persoalan pasar darurat bisa diselesaikan. Karena memakan akses jalan umum. Makanya, terang Opang–sapaan untuknya pihaknya meminta pihak terkait bisa turun terlibat.

“Satpol PP, Dishub dan dinas terkait lainnya harus turun. Itu harus ditertibkan. Itu untuk kepentingan masyarakat,” katanya.

Pihaknya menyerahkan pasar darurat kepada pihak Pemdes untuk menampung pedagang yang sebelumnya sudah memiliki kios. Pasalnya, pedagang yang saat ini mengisi di pasar darurat, merupakan pedagang dadakan.

“Kan indikasinya pasar darurat yang sekarang dipakai itu justru bukan yang punya kios. Pemdes silakan menyediakan lahan baru. Mangga silakan. Jangan di jalan. Ini kan sudah bertahun-tahun,” katanya.

“Mereka pun sudah sepakat. Agar jalan difungsikan sebagai mana mestinya. Pasar darurat itu bukan bangunan desa. Itu milik pemborong,” pungkasnya. (Effendi)***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *