Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Menolak Total OmnibusLaw!

Ciremai News

Cabut dan batalkan Omnibus Law seluruhnya, Negara harus Bertanggung jawab terhadap PHK dan perampasan upah buruh Indonesia dampak covid.

Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Indonesia (DPP-GSBI).

Pandemi covid-19 telah memperpuruk penghidupan klas buruh dan rakyat Indonesia. Covid-19 telah melahirkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa henti menimpa buruh.

Pemerintah Seolah mengeluarkan kebijakan politik penyelamatan dunia Usaha dengan berbagai kebijakan stimulus ekonomi bagi para pemilik modal.

Namun tidak dengan Jutaan Buruh Indonesia. Dua surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Ida Fauziah SE.M/3.HK.04/III/2020 bulan Maret dan SE. M/6/HI. 00.01V/2020 Tentang THR Mei 2020 justru digunakan para pengusaha besar Komperador dan Pengusaha Asing sebagai momentum menambah keuntungan dengan cara memangkas upah pokok, potong mencicil THR , memPHK dengan pesangon yang tidak sesuai aturan undang-undang Ketenagakerjaan bahkan tanpa pesangon dengan dalih penyelamatan dunia usaha akibat covid.

Kemudian mempekerjakan buruh dengan status kontrak, Outsourcing, harian lepas, borongan!.

Tidak cukup itu, pemerintah dalam situasi covid gencar membedaki dirinya dengan berbagai kebijakan bantuan kepada buruh, seperti Kartu PraKerja dengan program yang tidak relevan kengan kebutuhan kongrit buruh menghadapi pandemi Covid-19, yang nyata-nyata tidak berguna!

DPR RI Menggunakan Situasi pandemi yang rakyat sedang kesulitan hidup. DPR. membahas dan mensahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Berdasarkan situasi tersebut kami Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Menyatakan sikap bahwa

Cabut dan batalkan Omnibus Law seluruhnya, Negara harus Bertanggung jawab terhadap PHK dan perampasan upah buruh Indonesia dampak covid*

Dan menuntut :

  1. DPR RI harus segera mencabut dan membatalkan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja seutuhnya yang perampok tanah air. Serta Jalankan Reforma Agraria Sejati dan Industrialisasi Nasional sebagai syarat pembangunan nasional yang mandiri tidak tergantung pada utang dan investasi asing yang mendikte, dan untuk menjamin semua rakyat mendapatkan pekerjaan
  2. Kepada Kementerian Tenaga kerja RI segera mencabut dan membatalkan dua surat edaran menteri SE. M. 3.HK.04/III/2020 dan SE. M/6/HI.00.01V/2020 yang menjadi sumber PHK dan pemotongan upah buruh Indonesia. Serta Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia harus konsisten menindaklanjuti pengaduan Serikat Buruh terkait pelanggaran Ketenagakerjaan di daerah-daerah.
  3. Pemerintah Jokowi harus memberikan jaminan kepastian kerja dan subsidi langsung kepada buruh, dengan membebaskan biaya pendidikan anak buruh, Pajak, dan kesehatan buruh. Serta menganti rugi Pemotongan upah dan THR buruh.

(Uyat Al Magrobi)