Indonesia Harus Punya Strategi Keluar Dari Anjloknya Ekonomi

Jakarta, Ciremai News – Melemahnya perekonomian dunia termasuk Indonesia ditengah Pandemi Covid-19 membuat seluruh negara terutama Indonesia harus mencari jalan keluar dari meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masif, melemahnya sektor manufaktur, menurunnya daya beli masyarakat hingga pertumbuhan ekonomi yang merosot cukup tajam.

Anggota DPR RI Marwan Jafar mengungkapkan permasalahan tersebut kepada kalangan media pers di Jakarta hari ini (16/7/2020). Ia mengajak kita menyegarkan ingatan agar perekonomian nasional kembali ke penegasan pada Konstitusi UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 hingga 4. Terutama ayat 2 dan 3 sangat gamblang menyebut amat perlunya peran dan kekuasaan negara terkait sektor-sektor ekonomi produktif yang penting dan vital serta bersentuhan langsung buat kebutuhan mendasar warga masyarakat luas.

“Maksudnya, segenap pemangku kepentingan di jajaran kementerian maupun kelembagaan pemerintah, dengan sumber daya manusia teknokratis dan kemampuan manajerial yang benar, wajib mampu bekerja cepat, menggebrak birokrasi berbelit, serta sangat perlu berperilaku responsif-aktif. Mengapa? Sebab, hanya dengan sikap seperti itu para aparatus dapat bekerja produktif maupun mengeksekusi kebijakan atau sejumlah program pro rakyat,” tandas mantan Menteri Desa-PDTT ini.

Marwan menambahkan, melalui upaya-upaya tersebut bersama dukungan para pelaku usaha dan perusahaan, maka segenap kekayaan sumber daya alam, energi, air dan potensi pangan akan signifikan buat meningkatkan kesejahteraan atau kemakmuran rakyat. Di sisi lain, selayaknya perekonomian nasional diselenggarakan berdasar berdasar prinsip demokrasi ekonomi yang berpedoman pada kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

“Konkritnya, dengan tetap melihat perobahan ekonomi dunia dan tata sosial baru, konsekuensi logisnya perekonomian nasional harus tidak seluruhnya diserahkan ke mekanisme pasar, tapi juga ada proteksi negara alias berjalannya prinsip etatisme. Negara harus terlibat dan hadir pada sejumlah sektor produktif dan strategis termasuk mampu mengawasi produksi, stabilisasi harga serta pemasaran barang dan jasa. Pendek kata, arah menuju transformasi ekonomi produktif mesti dapat terwujud secara bertahap serta berkelanjutan,” ujar Marwan yang mantan Ketua Fraksi PKB.

Ia pun mengingatkan, bila arus besar perekonomian nasional hanya ditentukan semua oleh mekanisme pasar, bisa jadi orang-orang yang berat menjalani hidup (fuqara), para orang miskin, dan orang-orang yang lemah atau dilemahkan (mustadh’afin) makin terus terpinggirkan. Mengapa? Karena mereka sudah dilindas oleh kekuatan modal, apalagi kalau ada perselingkuhan antara modal dan kekuasaan, rakyat akan menjadi tidak berdaya. Di mata mereka, upaya buat bangkit, berperan serta dan mampu berkompetisi sungguh berat di tengah hidup yang masih dilanda Pandemi Covid-19. Mereka butuh proteksi dari negara. Negara harus memberdayakan dan membantu mereka secara total.