Ini Hasil Pertemuan Wakil Pemerintah dan DPR RI Terkait Nasib RUU HIP

Jakarta, Ciremai News – Utusan Pemerintah bertemu dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membicarakan penggantian Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Pertemuan bertempat di Gedung Nusantara I, Komplek DPR/MPR RI, Kamis (16/7/2020). Perwakilan Pemerintahan yakni Mensesneg, Menkopolhukam, Mendagri, Menkumham, MenPAN-RB dan Menhan. Dalam kesempatan ini Pimpinan DPR RI yang dipimpin oleh Puan Maharani akan mengganti RUU HIP menjadi RUU BPIP.

“Pimpinan DPR baru saja selesai menerima wakil pemerintah/utusan Presiden yang dipimpin Menkopolhukam untuk bisa menyerahkan konsep RUU BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) sebagai masukan kepada DPR RI untuk membahas dan menampung konsep-konsep yang akan dibahas Bersama atau menadapat masukan dari masyarakat,” ucap Puan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2020) seperti dilansir pada laman dpr.go.id.

Puan menyampaikan, konsep RUU BPIP yang disampaikan pemerintah berisikan substansi yang berbeda dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yaitu berisikan substansi yang telah ada di dalam Peraturan Presiden yang mengatur tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan diperkuat menjadi substansi RUU BPIP.

“Konsep yang disampaikan pemerintah berisikan substansi RUU BPIP yang terdiri dari 7 Bab dan 17 Pasal, berbeda dengan RUU HIP yang berisikan 10 Bab dan 60 Pasal. Substansi pasal-pasal RUU BPIP hanya memuat ketentuan tentang tugas, fungsi, wewenang, dan struktur kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sementara pasal-pasal kontroversial seperti penafsiran filsafat dan sejarah Pancasila dan lain-lain sudah tidak ada lagi,” tegasnya.

Dalam konsideran, sambung politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, juga sudah terdapat TAP MPRS Nomor XXV Tahun 1966 tentang Pelarangan PKI dan Ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Dikatakannya, DPR dan pemerintah sudah bersepakat bahwa konsep RUU BPIP ini tidak akan segera dibahas, tetapi akan lebih dahulu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk ikut mempelajari, memberi saran, masukan dan kritik terhadap konsep RUU BPIP tersebut.