Memahami dampak RUU Omnibus Law di Wilayah III Cirebon

Penulis : Ahmad Musyafa Aufi, Penikmat Qohwah Lereng Ciremai

Rejim Jokowi-MA terus menunjukkan loyalitas pengabdiannya kepada kapitalis monopoli Internasional (Imperialis) dengan memberikan pelayanan maksimal melalui lahirnya berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang memberikan super kemudahan dan fleksibiltas dalam segala hal untuk mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) dan tenagakerja (buruh) Indonesia dalam meraup keuntungan (super provitnya), serta terus menambah beban derita bagi rakyat, yang terbaru adalah melalui Omnibus Law Cipta Tenaga Kerja.
Adanya regulasi untuk memudahkan semua perizinan, memfasilitasi kemudahan atas pembebasan lahan juga pembukaan kawasan hutan untuk pembangunan perkebunan, kawasan ekonomi khusus ataupun pembangunan infrastruktur. Sejatinya adalah dikte dari kapitaslisme monopoli internasional melaui IMF dan World Bank di bawah pimpinan Amerika Serikat.
Tidak hanya itu, mereka juga menginginkan adanya regulasi baru terkait perburuhan yang mengatur tenaga kerja fleksible tanpa kepastian kerja, fleksibilitas upah untuk memastikan upah murah, dan fleksibilitas dalam pemutusan hubungan kerja. Sesuai dengan dokumen Bank dunia, World development report 2019 : The Changing nature of work. Sehingga tidaklah heran lembaga inilah yang pertamakali memberikan apresiasi atas RUU Omnimbus law.
Omnibus Law Cipta Kerja adalah konsep pembuatan undang-undang dengan penyatuan dan penyerderhanaan berbagai undang-undang setidaknya akan mengakomodasi 82 UU yang terdiri dari 1.194 pasal terkait investasi. Omnibus Law RUU Cipta kerja menjadi Program Legislasi Nasional Super Prioritas 2020 untuk dibahas dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI).
Omnibus Law bukan sekedar eksploitasi terhadap buruh, tetapi eksploitasi terhadap mahluk hidup dan sumber daya alam (SDA) Indonesia, yang diperuntukan keuntungan bagi segelintir orang (pemodal) asing.
Sejatinya RUU ini adalah untuk semakin memasifkan perampasan tanah bagi kaum tani, memerosotkan hasil produksi kaum tani dengan memprioritaskan impor produk pertanian, memerosotkan penghidupan klas buruh dengan kebijakan upah murah, tanpa kepastian kerja dan jaminan pekerjaan, dan menghapuskan hak normatif buruh (cuti haid, melahirkan, pesangon dan insentif kerja lainnya).
Dengan demikian RUU ini juga akan berakibat pada membanjirnya gelombang pengangguran dan cadangan tenaga kerja murah akibat semakin masifnya perampasan tanah, semakin masifnya PHK dan semakin masifnya tenaga kerja kontrak atau pekerja waktu tertentu. Sehingga merampas hak dari pemuda untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, untuk pendidikan yang ilmiah. Aturan ini hanya akan memperburuk nasib dari pemuda dan mahasiswa dengan masa depan yang suram tanpa kepastian untuk mendapatkan pekerjaan. Terlebih pemuda tani yang hanya akan selamanya jadi mimpi untuk bisa sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.
Disisi lain pengusaha dan tuan tanah diberikan subsidi listrik, rakyat dihapuskan subsidinya, pengusaha mendapat pengampunan pajak melalui tax allowed dan tax hollyday, buruh dinaikan pajak penghasilannya melalui PPH21 terlebih lagi terhadap buruh perempuan, pengusaha tidak ada tanggungan terhadap lingkungan sekitar, buruh dipaksa menanggung BPJS Kesehatan PBI rakyat Indonesia.
RUU Omnimbus Law Cipta Tenaga Kerja disusun dengan cara yang tidak demokratis, tanpa pelibatan dari Rakyat, organisasi buruh, tani ataupun organisasi pemuda yang menjadi objek dari RUU tersebut. Sebaliknya RUU ini hanya melibatkan satgas yang isinya adalah asosiasi pengusaha, pengusaha dan pemerintah.

RUU ini juga dibuat diatas teror, provokasi untuk memecah belah rakyat dan intimidasi terhadap organisasi yang mengkrtisi RUU tersebut, seperti yang dialami oleh Serikat Buruh KASBI.
Selain itu, jokowi juga mengintruksikan kepolisian, BIN juga kejaksaan untuk melakukan melakukan pendekatan terhadap organisasi organisasi Rakyat yang menolak RUU Omnimbus Law.

Bagaimana dampak dari UU Omnimbus law terhadap Rakyat di Ciayumajakuning ?

Wilayah Ciayumajakuning, adalah salah satu wilayah yang menjadi sasaran pembangunan proyek strategis Nasional di Jawa Barat. Pembangunan infrastuktur terkonektifitas seperti jalan tol, bandara kertajati, pelabuhan patimban dan perluasan Pembangunan pembangkit PLTU Batu bara Cirebon dan indramayu yang sangat banyak merampas tanah kaum tani, menghancurkan sumber penghidupan nelayan dan merusak lingkungan.

Dengan adanya UU Omnimbus law Cipta Tenaga Kerja, pembangunan tersebut akan semakin masif, akan mendapatkan perizinan yang semakin di permudah tanpa memperhatikan dampak lingkungan, penyesuaian rencana tata ruang dan bebas dari aturan pemerintah daerah yang dianggap masih menghambat karena akan dianulir pemerintah pusat.

Sebaliknya, pembangunan ini sepenuhnya akan diabdikan untuk investasi perusahaan besar. Seperti Rencana pembangunan kawasan ekonomi khusus Segitiga Rebana, pembnagunan kawasan industri di Cirebon timur jaga rencana ekplorasi energi panas bumi di Ciremai.
Sedangkan rakyat diwilayah ini hanya akan menjadi buruh kontrak dengan upah murah, tanpa kepastian status kerja dan bahkan hanya mengisi daftar antrian pengangguran.

Kita meyakini bahwa semua masalah yang dihadapi kaum buruh dan rakyat Indonesia saat ini akan dapat di atasi jika dijalankannya Land Reform Sejati & Industrialisasi Nasional. Karena Land reform sejati menjadi pondasi dasar untuk melenyapkan sistem pertanian terbelakang dan monopoli sumber kekayaan alam oleh imperialis dan kaki tangannya, sehingga memiliki cadangan untuk membangun industri nasional yang mandiri dan ketersediaan pangan yang memadai bagi rakyat.
Industrialisasi nasional yang dibangun tanpa harus bergantung pada investasi asing, bahan baku impor dan pasar ekspor. Ini akan menjadikan Indonesia memiliki cadangan modal yang berlimpah untuk dapat membangun kemandirian bangsa dan kesejahteraan bagi rakyat. Upah akan sesuai dengan tingkat kebutuhan hidup buruh dan keluarga, ketersediaan lapangan kerjan akan dibuka seluas mungkin dan juga jaminan kepastian kerja. Seluruh aspek mengenai kepentingan umum (pendidikan, kesehatan, perumahan, jaminan sosial) sepenuhnya menjadi tanggungan Negara.
Untuk itu menilai bahwa bagi klas buruh, Omnibus Law hanya akan membuat posisi buruh semakin rentan dalam mendapatkan perlindungan atas kepastian kerja, waktu kerja, Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan upah murah serta memberikan peluang bagi pengusaha untuk dapat lepas dari jeratan hukum pidana.
Maka atas keadilan, demi tegaknya Demokrasi sejati, aspirasi kaum tertindas dan atas situasi nasional, atas pemerintahan rezim Jokowi-MA yang terus mengeluarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang merugikan rakyat dan menindas kaum buruh, terus memberikan pelayanan terbaik dan kemudahan investasi kepada borjuasi komperador dan tuan tanah sebagai agen kapitalis asing di dalam negeri, Aliansi Rakyat Dan gerakan buruh bersikap pada hari ini tanggal 16 Juli 2020 hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa RUU Omnimbus Law Ciptaker Cilaka, merupakan payung hukum dijalankannya eksplorasi Geothermal yang terhubung dengan rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus segitiga Rebana pembangunan infrastruktur yang diabdikan pada investasi asinh kemudian huga pembangunan PLTU Cirebon dan Indramayu. Aspirasi sejati dan jalan keluar dari kesulitan rakyat adalah dengan DiJalankannya Land Reform Sejati & Industrialisasi Nasional sebagai syarat Indonesia untuk berdaulat secara ekonomi dan politik terlepas dari utang dan invetasi dalam membangun negeri.
Tidak ada jalan lain selain itu.