Persidangan Leweung Leutik

Kuningan, ciremainews – Agenda sidang tertanggal 16 September 2020, kesaksian dari tergugat II intervensi yaitu mantan lurah yang menerbitkan surat keterangan tanah adat dasar terbitnya sertifikat dan bapak Yayat sekretaris lurah

Kuasa hukum dalam persidangan mempertanyakan kepada mantan lurah Nono Darsono mengenai selain surat keterangan adat apakah bapak juga menerbitkan surat ket tidak sengketa sebagai salah satu syarat terbitnya sertifikat, Nono menjawab tidak dalam hal ini dia mengatakan tidak mengetahui hanya menandatangani yang katanya SDH ada akta notaris untuk ahli waris, dalam persidangan disampaikan oleh kuasa hukum apakah bapak yakin itu akta notaris atau Warmerking karena alat bukti yang disampaikan Warmerking dan majelis hakim mempertanyakan kepada St mengenai perbedaan akta dan warmeking, dijelaskan oleh kuasa hukum. Akta itu berkekuatan otentik karena pejabat yang berwenang yang membuatnya yaitu notaris kalau Warmerking, notaris tidak menjamin isinya karena hanya mengetahui dan isinya dibuat para pihak sehingga tidak berkekuatan hukum

Jadi lurah Nono hanya sifatnya menandatangani surat keterangan saja dan dasar dari pengajuan sertifikat adalah sppt dan kuasa hukum sampaikan sppt bukan bukti kepemilikan karena setiap warga negara wajib bayar pajak tetapi sppt bukan dasar kepemilikan dalam kesempatan itu kuasa hukum juga menanyakan kpd saksi mengenai informasi yg disampaikan saksi sekitar Agustus saksi mendatangi masy adat yaitu pa Dodo dan pa Brata juga Rama Anom yang menyampaikan bahwa saksi pernah didatangi terus menerus oleh Jaka dan ditekan apakah benar informasi itu dan kuasa hukum mengingat kan saksi utk bicara jujur karena terikat sumpah akan tetapi hal itu dijawab Jaka dngn marah2 dalam persidangan sehingga hakim.meminta kuasa hukum tidak pada konteks itu (ini sengaja dilempar kuasa hukum agar hakim mengetahui adanya tekanan yg dilakukam)

Kesimpulan dari saksi nono dasar penerbitan sertifikat hanya surat keterangan lurah tanah adat, sppt dan warmeking

Ditegaskan itu tidak sesuai dgn syarat pendaftaran sertifikat UU no 24

Saksi kedua bapak Yayat
Menyampaikan dalam pengukuran tidak melibatkan pemilik sebelah selatan barat timur dan Utara tapi hanya ada dua orang pengukuran dan kuasa hukum menanyakan apakah bapak menerima surat keterangan tidak sengketa dari RT RW , saksi jawab tidak dan pengukuran itu terjadi sesudah terbitnya sertifikat

Tergugat II intervensi terus menekan utk saksi bicara sesuai keinginannya tapi saksi akhirnya sampaikan lupa

Data-data para penggugat yg diajukan dalam persidangan diperlihatkan majelis hakim dan semua dijawab betul itu data yg ada di kelurahan dan bersrti ini membuktikan tanah tersebut milik P tedjabuana, pada saat hakim kembali memperlihatkan peta milik p tedjabuana, bpn menusuk nusuk saksi dengan pulpen dan itu langsung ditegur dan dilihat oleh kuasa hukum yg langsung menyampaikan kepada majelis hakim bahwa saksi ditekan dan majelis hakim menegur BPN begitu juga Jaka rumantaka saat hakim menanyakan kembali alat bukti Jaka membisikan mengarahkan jawaban kepada saksi dan itu ditegur hakim dan kuasa hukum

Pada kesaksian dapat dianalisa bahwa dasar pengajuan syarat terbitnya sertifikat adalah surat keterangan adat, sppt dan Warmeking notaris

Kuasa hukum sampaikan bukti kepemilikan tanah adat bukan surat keterangan lurah tapi sejarah asal usul yaitu kikitir net rincik sehingga dapat dipastikan tergugat dalam hal ini bpn tidak cermat mal administrasi dan salah ukur karena tidak melibatkan pemilik tanah lain sebagai dasar untuk akurasi pengukuran

Semoga kesaksian dari tergugat II intervensi membukakan mata hati nurani hakim bahwa jelas dan terang adanya indikasi mal administrasi dan cacat hukum

Bpn sampaikan bahwa area penuh dengan kandang babi sehingga bagaimana mungkin menyerap air bersih, kuasa hukum sampaikan. Area Perda no 26 tahun 2011 spertj mayasih yang seharusnya kawasan resapan air menjadi perumahan dan Leuweung Leutik itu bukan menyuplai air bersih melainkan menyerap air karena fungsinya sebagai gentong air untuk menampung dan mengairi persawahan seperti diketahui dalam foto tergugat II intervensi yang menyampaikan sawah kering, dan itu adalah salah satu dampak penebangan hutan yang dilakukan Jaka rumantaka

Kawasan resapan air berfungsi menampung dan menyuplai area persawahan yang terbukti kering

Demikian disampaikan kuasa hukum masyarakat adat dalam menyelamatkan kawasan resapan air (afa)