Tolak Penebangan Pohon di wilayah hutan Cipedes, Warga dua dusun inisiasi Persatuan Di tengah Pendemi.

Ciremai News

Kuningan, Ciremainews- 90 orang warga dua dusun di Cipedes yakni blok sukamukti dan karangbaru yang merupakan petani penggarap hutan menginisiasi persatuan untuk menolak penebangan yang akan di lakukan oleh BKPH perhutani Garawangi di hutan cipedes seluas 250,9 hektar, dibantu oleh Ahmad Musyafa Aufi, Abdul dan Adam dari Front perjuangan rakyat Kuningan. 90 penggarap melaksanakan pertemuan di pesantren Sabilul Huda asuhan Ustad Dani di blok sukamukti pada malam hari pukul 20.00 WIB Di Sabtu (18/07/2020).

Petani Penggarap Hutan Menegaskan sikapnya untuk menolak seluruh agenda penebangan yang dilakukan oleh perhutani. Sikap ini merupakan respon untuk MantrI Tia, mandor lapangan Perhutani yang ingin memastikan rencana Penebangan Kayu. Alasan pokok penolakan agenda penebangan pohon oleh BKPH Perhutani Garawangi oleh 90 penggarap hutan menurut pimpinan forum yakni Wa Darja petani Hutan berusia 54 Tahun adalah karena penebangan yang direncanakan oleh Perhutani bukan pohon milik perhutani melainkan milik warga masyarakat dua blok cipedes, keseluruhan pohon di hutan seluas 250,9 merupakan tanaman masyarakat, tidak ada tanaman perhutani”tegas wa darja di dalam forum, forum ini sendiri selain menegaskan sikap bersama juga melakukan pendataan bersama pohon milik penggarap, “baru tercatat 15 ribu pohon dari 15 penggarap yang terdiri dari jingjing, kihiang dan mahoni, saya mohon kepada penggarap untuk segera mencatat tanamannya di hutan cipedes” sambung wa darja, pendataan ini untuk memastikan dan menghitung dengan tepat mana milik warga dan yang mana milik perhutani, dalam forum ini juga beberapa penggarap merasa kesal dengan tingkah perhutani yang menandai tanaman miliknya padahal tanaman tersebut merupakan kategori tumpangsari yang artinya milik warga.

Hal ini mendapat pembenaran dari wa Sapta selaku sesepuh hutan di forum dia memaparkan bahwa pokok tanaman di hutan cipedes merupakan pinus dan rata-rata tidak berkembang dia menilai penebangan yang direncankan oleh perhutani tidak sah karena rata-rata pohon yang berkembang yakni mahoni, jingjing dan kihiang merupakan milik warga kemudian wa sapta megingatkan kembali kasus wa ujang bin sanharai merupakan politik perhutani untuk mengambil alih hak warga atas hutan.

Akhirnya musyawarah yang digelar dari jam 20.00 sampai 22.00 WIb menyepakati monolak seluruh rencana perhutani dan bersepakat untuk tidak lagi aktiv sebagai anggota LMDH kemudian berninsiasi membentuk organisasi perjuangan , Di akhir musyawarah wa darja mengatakan 20 tahun semenjak alih fungsi lahan hutan tidak ada perbaikan nasib penggarap, tiap tahun 90 penggarap di minta uang garap sebesar 1. 200.000 per penggarap, tidak mendapatkan upah, tanaman di klaim mereka dan salah satu pejuang kita ujang bin sanhari malah dikriminalisasi maka sudah saatnya menggalang persatuan dan membentuk organisasi perjuangan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat dan menuntut land reform sejati.

penulis-Bung Abdul