admin
CiremaiNews.com, Jakarta – Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 2, menyatakan komitmennya untuk memimpin pemberantasan korupsi secara total. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara ‘PAKU Integritas, Penguatan Antikorupsi’ di gedung KPK, Jakarta, bersama cawapres Gibran Rakabuming Raka. Prabowo berjanji mendukung upaya KPK dan, jika terpilih, akan memimpin pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh.
Berkomitmen pimpin pemberantasan korupsi dengan total. Capres nomor urut 2 ini mengungkapkan tekadnya di acara ‘PAKU Integritas, Penguatan Antikorupsi’, Rabu (17/1/2024). Prabowo ingin gaji pejabat di RI naik sebagai langkah sistemik dan realistis.
Menurutnya, hal ini akan meningkatkan kualitas hidup para pengambil keputusan, sehingga insentif korupsi berkurang. “Sesudah sistem diperbaiki, dengan political will kita tindak sekerasnya yang menyimpang,” ujarnya.
Menurut Prabowo, pendekatan KPK dalam pendidikan, pencegahan, dan penindakan sudah benar, tetapi perlu ditingkatkan. Ia berencana mengadopsi pendekatan sistemik dan realisme, seperti yang diterapkan pada hakim di negara maju. Prabowo mencontohkan gaji besar hakim di Amerika Serikat dan Inggris yang menjadi insentif anti-korupsi.
“Semua upaya yang sudah disampaikan KPK, harus kita dukung dan saya bertekad untuk mendukung dan manakala saya bersama saudara Gibran mendapat mandat dari rakyat, kami akan memimpin upaya pemberantasan korupsi dengan sungguh-sungguh dan total,” kata Prabowo.
Prabowo berpendapat bahwa pejabat-pejabat Indonesia yang mengelola anggaran besar, seperti direksi perusahaan dan pejabat BUMN, seharusnya memiliki kualitas hidup yang sesuai. Menurutnya, dengan meningkatkan kualitas hidup, bisa dijamin bahwa tidak ada insentif untuk korupsi. Dia menekankan perbaikan sistem dan pelaksanaan UU dengan keberanian politik.
“Hakim-hakim itu penghasilannya begitu besar, sehingga bisa dikatakan tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini yang saya anggap pendekatan sistemik dan realistis, sekarang direksi-direksi perusahaan swasta bahkan BUMN gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI; dirjen-dirjen; yang memegang anggaran triliunan,” lanjut Prabowo
Prabowo menyimpulkan bahwa setelah sistem diperbaiki, tindakan keras akan diambil terhadap pelanggaran dengan political will yang kuat. Pernyataannya ini mencerminkan tekadnya untuk memimpin perubahan signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. (red)
Achmad Effendi
