admin
CiremaiNews.com, Kuningan – Anggota Komisi 3 DPRD Kuningan, Dede Sudrajat, menjelaskan posisi dan tindakan yang diambil terkait proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) yang masih terkendala.
Dede Sudrajat, sebagai perwakilan Fraksi PKS, menyampaikan keprihatinan terhadap kelambatan proyek yang telah berlangsung hampir satu tahun.
Dalam penjelasannya, Ia menegaskan rapat internal Komisi 3 telah digelar untuk mendalami permasalahan ini. Pihaknya bersama anggota lainnya mengajukan pertanyaan kritis terkait pembayaran proyek kepada penyelenggara, kemajuan instalasi, dan keluhan masyarakat terkait kualitas penerangan.
“Kemungkinan diperlukan adanya pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki lebih lanjut. langkah-langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam menangani proyek yang melibatkan anggaran sebesar Rp 117 miliar rupiah tersebut,” jelas Dede, Rabu (6/3/2024).
Tak hanya sampai di situ, pihaknya juga menyoroti proyek Jalan Lingkar Timur Selatan (JLTS) yang belum selesai, Dede Sudrajat menyampaikan kekhawatiran terhadap keterlambatan tersebut dan menekankan pentingnya penyelesaian secepatnya.
” Langkah-langkah ini dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat Kabupaten Kuningan mengenai proyek-proyek tersebut dan bahwa hasil pendalaman Komisi 3 dapat menjadi dasar bagi tindakan lebih lanjut,”tandasnya.
Dede Sudrajat, Anggota Komisi 3 DPRD Kuningan, menegaskan tekad untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam menanggapi keluhan masyarakat terkait proyek PJU dan PLTS yang masih tertunda. Dalam wawancara lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa pentingnya pengawasan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penggunaan anggaran yang signifikan ini.
Ia juga menyoroti urgensi penyelesaian proyek JLTS yang telah memakan waktu lebih dari yang diharapkan. Dede Sudrajat menyampaikan bahwa pemecahan masalah ini harus dilakukan secepatnya untuk mencegah dampak lebih lanjut terhadap masyarakat dan reputasi pemerintah daerah.
Sebagai langkah konkret, Dede Sudrajat menunjukkan dukungannya terhadap potensi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki secara mendalam. “Saya berkomitmen untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menjaga integritas pelaksanaan proyek-proyek di Kabupaten Kuningan,” tutupnya.
Achmad Effendi
