CiremaiNews,Kuningan- Ratusan warga memadati pemutaran film dokumenter Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita yang berlangsung di BEEK (Balai Edukasi dan Ekosistem Kuningan), Graha Wangi, Jalan Veteran 15, Kabupaten Kuningan, Jumat (15/5/2026) malam.
Tingginya minat masyarakat membuat ruangan penuh sesak hingga sebagian penonton harus menyaksikan film dari luar gedung.
Peserta yang hadir berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pelajar, mahasiswa, komunitas seni, pegiat sosial, hingga pemerhati lingkungan. Antusiasme penonton terlihat sejak awal acara dimulai.
“Antusiasme masyarakat di luar perkiraan. Banyak peserta yang tetap bertahan menonton meski harus berada di luar gedung,” kata panitia penyelenggara.
Film dokumenter karya Watchdoc tersebut mengangkat isu kolonialisme modern, konflik agraria, serta ancaman terhadap ruang hidup masyarakat adat akibat eksploitasi sumber daya alam. Sejumlah adegan dalam film menampilkan bentang alam, aktivitas industri, alat berat, hingga keterlibatan aparat keamanan dalam konflik sosial dan lingkungan di beberapa wilayah Indonesia.
Usai pemutaran, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi publik menghadirkan Okky Satrio Djati dari Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) sebagai narasumber. Dalam diskusi tersebut, Okky menyoroti persoalan benturan antara hukum adat dengan legalitas formal yang dinilai kerap merugikan masyarakat adat.
“Kita selalu bicara tanah air, tapi lewat film ini kita bisa melihat bahwa pemahaman tanah secara adat yang dimiliki bersama untuk kesejahteraan bersama bisa kalah oleh selembar sertifikat atau konsesi HGU,” ujarnya.
Ia mengatakan persoalan perebutan ruang hidup bukan hanya terjadi di Papua, tetapi juga berpotensi terjadi di berbagai daerah lain, termasuk kawasan lereng Gunung Ciremai. Okky juga membagikan pengalamannya saat terlibat dalam penolakan proyek panas bumi di kawasan Ciremai pada 2012.
“Berkali-kali kami dibilang goblok karena dianggap masyarakat adat tidak mengerti pembangunan. Sama seperti saudara-saudara kita di Papua yang sering dianggap menghambat proyek strategis,” katanya.
Menurutnya, masyarakat adat kerap berada pada posisi yang lemah saat berhadapan dengan kepentingan investasi maupun kebijakan negara. Ia mengaku pernah mendapat tawaran berbagai fasilitas agar menghentikan penolakan terhadap proyek geotermal tersebut.
Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai tanggapan dari peserta. Salah seorang peserta, Hilman, menilai film tersebut memberikan gambaran nyata mengenai dampak eksploitasi alam terhadap masyarakat adat dan lingkungan.
“Film ini bukan hanya tontonan, tapi juga pengingat bahwa isu lingkungan dan masyarakat adat masih menjadi persoalan serius,” ujar Hilman.
Ia berharap kegiatan serupa dapat terus digelar di Kuningan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap isu sosial dan lingkungan.
Kegiatan pemutaran film dan diskusi tersebut terselenggara melalui kolaborasi sejumlah organisasi masyarakat sipil dan media independen, di antaranya Greenpeace Indonesia, Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, serta Jubi.id.(Tatang Budiman)