Oleh: dr. H. Agus Ujianto, M.Si.Med., Sp.B., FISQUa (Pegiat Kesehatan Ormas Islam, Ketua IKA Unissula Semarang, Direktur Utama)
CiremaiNews,Kuningan- Pendahuluan: Krisis Epistemologis dan Ilusi Kesalehan Manajerial
Pasca-Ramadhan, yang secara filosofis merupakan laboratorium Tazkiyatun Nafs (penyucian jiwa), kita dihadapkan pada urgensi untuk melakukan audit ontologis terhadap tata kelola institusi Islam—baik entitas kesehatan, pendidikan, maupun sosial. Di era modern ini, institusi umat tengah menghadapi krisis epistemologis yang akut: jebakan reduksionisme simbolik.
Terdapat sesat pikir (logical fallacy) yang mengakar, di mana atribut lahiriah seperti jenggot yang panjang, celana cingkrang (cungkring), dan artikulasi verbal yang sarat terminologi langit dianggap sebagai garansi absolut atas integritas manajerial. Realitas sosiologis justru kerap membuktikan sebaliknya; “Manajemen Simbolik” ini seringkali menjadi selubung bagi tata kelola primordial yang elitis, sistem yang menindas bawahan, dan penyalahgunaan aset umat. Kesalehan personal tidak otomatis bertransmutasi menjadi kesalehan struktural jika tidak dikawal oleh ilmu dan regulasi.
Untuk mengembalikan institusi Islam pada khitahnya sebagai instrumen Rahmatan lil ‘Alamin, kita harus mengonstruksi ulang manajemen tata kelola dengan menyatukan kedaulatan pemikiran para guru bangsa, yang disangga oleh pilar Syariat dan Konstitusi Negara.
1. Doktrin Anti-Parasitik (KH Ahmad Dahlan) dan Pemisahan Entitas Hukum
KH Ahmad Dahlan meletakkan fondasi etos kerja yang transenden: “Hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan mencari hidup di Muhammadiyah.” * Integrasi Syariat: Pesan ini adalah manifestasi langsung dari firman Allah SWT: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil…” (QS. An-Nisa: 29). Menggunakan fasilitas dan institusi untuk memperkaya diri atau kelompoknya adalah bentuk kebatilan administratif.
Korelasi Konstitusi: Secara hukum positif, doktrin ini tervalidasi oleh UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (Pasal 5), yang secara definitif melarang pengalihan kekayaan yayasan kepada pengurus atau afiliasinya. Pelanggaran terhadap prinsip pemisahan kekayaan ini bukan sekadar cacat moral, melainkan delik pidana.
2. Sakralitas Wakaf (KH Hasyim Asy’ari) dan Penolakan Hegemoni Dzuriyah
KH Hasyim Asy’ari membingkai pengelolaan organisasi umat sebagai sebuah khidmah berdimensi eskatologis: “Siapa yang mau mengurusi NU, aku anggap sebagai santriku… kudoakan khusnul khotimah.” * Integrasi Syariat: Janji keberkahan ini mensyaratkan status institusi sebagai milik umat (wakaf), bukan properti dinasti. Rasulullah SAW menetapkan hukum absolut atas aset umat: “Tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya. Sesungguhnya ia tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan.” (HR. Bukhari & Muslim). Klaim kepemilikan oleh keturunan pendiri (dzuriyah) adalah intervensi yang membatalkan esensi wakaf.
Korelasi Konstitusi: Negara mengamankan doktrin nabawi ini melalui UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Pasal 40). Manajemen primordial yang memperlakukan institusi seolah-olah “perusahaan keluarga” adalah pengkhianatan terhadap syariat konstitusi.
3. Trilogi Kompetensi (HOS Tjokroaminoto) Melawan Tirani “Merasa Paling Syari”
Banyak pemimpin organisasi berlindung di balik identitas “paling sunnah”, namun memproduksi kebijakan yang mendzalimi karyawan. HOS Tjokroaminoto merumuskan formula peradaban untuk ini: Semurni-murni Tauhid, Setinggi-tinggi Ilmu, dan Sepandai-pandai Siasah.
Integrasi Syariat: Al-Qur’an memperingatkan tentang manipulasi agama: “Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu… padahal ia adalah penentang yang paling keras.” (QS. Al-Baqarah: 204). Mereka yang mendzalimi bawahan atas nama penegakan disiplin semu sesungguhnya meruntuhkan tauhid itu sendiri.
Korelasi Konstitusi: Penindasan berbalut agama ini ditentang oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Setinggi-tinggi Ilmu menuntut pengelolaan SDM berbasis kompetensi dan keadilan (merit system), bukan berbasis kedekatan kultural atau kesamaan simbol berpakaian.
4. Sintesis Insan Cita (Lafran Pane) dalam Tata Kelola Mutakhir
Menyatukan visi Dahlan, Asy’ari, dan Tjokroaminoto menuntut adopsi postulat Lafran Pane tentang karakter Insan Cita: manusia yang berilmu, bertanggung jawab, dan mengabdi pada kemaslahatan umat. Doktrin “Yakin Usaha Sampai” (YAKUSA) menjadi metodologi absolut:
Yakin: Kesadaran spiritual bahwa manajemen organisasi dihisab oleh Allah.
Usaha: Menolak doktrin bahwa “asal rajin beribadah pasti amanah mengelola institusi”. Kapasitas teknis dan manajerial (standar FISQUa) adalah prasyarat mutlak.
Sampai: Tercapainya pelestarian nyawa, agama, akal, keturunan, dan harta umat secara presisi.
5. Resiliensi Sivitas dan Ortodoksi Finansial: Efisiensi sebagai Jihad Manajerial
Pada akhirnya, batu uji terbesar dari sebuah integritas adalah saat institusi menghadapi krisis. Pejuang sejati (The True Vanguard) dari kalangan karyawan atau sivitas institusi Islam bukanlah mereka yang sekadar mengartikulasikan jargon agama di saat organisasi mengalami surplus. Pejuang sejati adalah mereka yang memiliki penetrasi pemahaman absolut terhadap Visi, Misi, dan Tujuan (Corporate Teleology) demi memastikan suksesi dan umur panjang (sustainability) institusi.
Dalam dialektika operasional, ketika institusi dihadapkan pada turbulensi ekonomi—seperti defisit anggaran atau cash flow (arus kas) yang negatif—karakter Insan Cita diuji secara nyata. Alih-alih mereduksi perjuangan menjadi keluhan, menuntut hak tanpa henti, atau merasa didzalimi karena kenyamanan tereduksi, sivitas yang bertauhid akan bermanuver bersama secara holistik.
Ketahanan institusi menuntut pengorbanan kolektif melalui trisula manajerial mutakhir: Efisiensi, Efektivitas, dan Produktivitas. Mengencangkan ikat pinggang (austerity measures) secara bersama-sama di masa defisit adalah bentuk jihad ekonomi masa kini. Memaksa institusi untuk memenuhi syahwat kesejahteraan di tengah krisis finansial adalah bentuk miopia manajerial yang pada akhirnya akan membunuh institusi umat itu sendiri.
Kesimpulan: Melampaui Simbol, Menegakkan Keadilan
Perjuangan di masa kini menuntut kecerdasan epistemologis. Kita tidak boleh lagi terhipnotis oleh formalitas lahiriah yang mengklaim diri “paling amanah”. Integritas sebuah manajemen tidak diukur dari panjangnya jenggot para direksinya atau gaya busananya, melainkan dari sejauh mana sistem tersebut transparan, patuh pada UU Yayasan/Wakaf, tidak dzalim terhadap bawahan, dan mampu bertahan dari hantaman krisis melalui produktivitas sivitasnya.
Mari kita luruskan shaf tata kelola. Hentikan praktik memakan harta institusi dengan manipulasi dalil. Satukan ruh pengabdian, keberkahan, ilmu tertinggi, dan daya juang efisiensi. Hanya dengan cara inilah, institusi Islam akan kembali menjadi mercusuar peradaban, bukan sekadar monumen primordial yang rapuh.