CiremaiNews, Kuningan — Praktik korupsi yang terus berulang di Indonesia dinilai bukan semata persoalan lemahnya penegakan hukum, melainkan berawal dari proses rekrutmen politik yang keliru. Pandangan itu disampaikan Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, saat menghadiri Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di lingkungan Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, Selasa (19/5/2026).
Di hadapan ratusan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, Agun menyoroti kondisi demokrasi yang menurutnya semakin rentan kehilangan arah ketika partai politik tidak menjalankan fungsi kaderisasi secara sehat. Ia menyebut proses pencarian pemimpin hari ini kerap lebih ditentukan oleh kedekatan keluarga dan kekuatan modal dibanding kapasitas serta integritas.
“Bagaimana demokrasi akan terbangun menjadi baik kalau partai politik sebagai representatif rakyat tidak menjalankan fungsi representasinya secara benar?” kata Agun.
Menurutnya, kegagalan partai politik dalam melakukan seleksi kepemimpinan berdampak langsung terhadap lahirnya praktik korupsi di berbagai tingkatan pemerintahan. Ia menilai sistem rekrutmen politik semestinya dibangun melalui tahapan uji kompetensi dan penilaian moral yang ketat.
“Mengapa terjadi korupsi? Karena fungsi rekrutmen tidak dijalankan dengan benar. Seharusnya ada tahapan seleksi dan uji kompetensi yang ketat, bukan didasarkan atas kedekatan kekerabatan seperti anak gubernur, istri bupati, atau karena faktor kekuatan finansial pengusaha semata,” ujarnya.
Dalam paparannya, Agun juga menekankan pentingnya fondasi moral dalam kepemimpinan publik. Ia berpandangan, kekuasaan tanpa nilai etika dan tanggung jawab spiritual akan mudah terseret pada penyalahgunaan wewenang.
“Ketika kepemimpinan didasarkan pada prinsip moralitas dan tanggung jawab di hadapan Tuhan, barulah kita dapat terhindar dari perilaku koruptif,” lanjutnya.
Selain membahas isu korupsi politik, kegiatan Sosialisasi 4 Pilar tersebut turut menyinggung tantangan kebangsaan di tengah perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Agun mengingatkan pentingnya menjaga konsensus nasional, mulai dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hingga komitmen terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Ia juga menyebut MPR RI kini mulai memperluas literasi kebangsaan melalui pendekatan digital, salah satunya dengan penyediaan materi edukasi berbasis kode QR agar lebih mudah diakses generasi muda.
Sementara itu, pihak kampus menyambut positif pelaksanaan kegiatan tersebut. Lingkungan Cigugur yang dikenal sebagai kawasan multikultural dinilai menjadi ruang penting untuk memperkuat nilai toleransi dan kebhinekaan di tengah masyarakat.
Melalui forum itu, civitas akademika diharapkan tidak hanya memahami konsep 4 Pilar secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sosial dan demokrasi sehari-hari.(Hildan)