CiremaiNews,Kuningan – Sebanyak 150 pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan resmi dilantik oleh Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., Selasa (6/1/2026). Pelantikan digelar di Kebun Raya Kuningan, Desa Padabeunghar, dengan konsep ruang terbuka hijau yang sarat makna simbolik.
Pelantikan di lokasi konservasi tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan, sejalan dengan visi Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi.
Dalam sambutannya, Bupati Dian menegaskan bahwa proses pelantikan telah melalui tahapan panjang dan dilakukan secara cermat dengan berpedoman pada regulasi yang berlaku serta prinsip meritokrasi.
“Pelantikan ini tidak didasarkan pada preferensi lain, tetapi murni karena profesionalisme, kelayakan, rekam jejak, dan kinerja. Ini merupakan hasil kajian Tim Baperjakat, rekomendasi Gubernur, Inspektorat Provinsi, hingga pertimbangan teknis dari BKN,” tegasnya.
Bupati Dian mengingatkan bahwa jabatan bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari pengabdian. Menurutnya, pejabat publik berperan sebagai penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.
“Pejabat adalah jembatan antara kebijakan dan masyarakat. Jika jembatan itu rapuh, kepercayaan publik akan hilang. Namun jika dibangun di atas profesionalisme, integritas, dan etos kerja, kepercayaan masyarakat akan tumbuh,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan birokrasi tidak diukur dari tebalnya laporan atau indahnya retorika, melainkan dari kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas.
Dalam arahannya, Bupati Dian menetapkan sejumlah target bagi pejabat yang baru dilantik, di antaranya peningkatan kinerja organisasi secara nyata dan terukur melalui sistem evaluasi objektif yang dilakukan setiap semester. Selain itu, ia juga mendorong penguatan budaya kerja kolaboratif antar perangkat daerah serta lahirnya inovasi pelayanan yang mempermudah masyarakat.
“Kebutuhan masyarakat harus menjadi kompas utama dalam setiap pengambilan keputusan,” kata Bupati Dian.
Ia juga mengingatkan pentingnya perubahan pola pikir birokrasi agar lebih empatik, responsif, dan adaptif terhadap dinamika zaman. Pola kerja lama yang kaku dan terlalu prosedural dinilai sudah tidak relevan dengan tuntutan pelayanan publik saat ini.
“Masyarakat hari ini menuntut pelayanan yang cepat dan tepat. Pola lama yang berbelit harus mulai kita ubah,” tandasnya.
Menutup sambutannya, Bupati Dian menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pimpinan dan masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT.
“Jauhi segala bentuk penyimpangan. Jadikan jabatan ini sebagai ladang amal dan ruang dedikasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, responsif, dan berkeadilan,” pungkasnya.(Tatang Budiman)