CiremaiNews,Kuningan- Pengamat kebijakan publik Kabupaten Kuningan, Sudjarwo atau yang akrab disapa Mang Ewo, mengapresiasi munculnya 12 nama pejabat eselon III A di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan yang diproyeksikan mengisi jabatan eselon II B melalui mekanisme manajemen talenta.
Menurutnya, proses tersebut menjadi langkah positif dalam mendorong sistem merit di birokrasi. Ke-12 pejabat yang berasal dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seperti Sekretariat Daerah, dinas, badan, hingga kecamatan, diharapkan mampu menunjukkan kinerja optimal ketika nantinya dipercaya menempati jabatan strategis.
“Pejabat yang terpilih harus benar-benar menjadi sosok pilihan yang mampu menjawab harapan masyarakat melalui kinerja yang maksimal,” ujar Mang Ewo.
Ia menjelaskan, proses seleksi yang melibatkan lebih dari 60 birokrat dari eselon III A dan III B akan mengerucut pada empat nama terbaik untuk mengisi posisi pimpinan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga integritas dalam setiap tahapan seleksi.
Mang Ewo juga menyoroti peran panitia seleksi yang terdiri dari pejabat di lingkungan Pemkab Kuningan serta melibatkan akademisi dari perguruan tinggi di Jawa Barat. Ia berharap, hasil seleksi benar-benar objektif dan bebas dari intervensi kepentingan tertentu.
“Jangan sampai muncul kesan bahwa nama-nama yang terpilih adalah pesanan pihak tertentu. Yang dibutuhkan adalah figur yang mumpuni, berkapasitas, dan memiliki rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pejabat yang nantinya terpilih harus mampu memenuhi ekspektasi kepemimpinan daerah, khususnya Bupati dan Wakil Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar dan Tuti Andriani.
Apabila dalam pelaksanaannya para pejabat tersebut tidak mampu menunjukkan kinerja yang diharapkan, Mang Ewo mendorong pimpinan daerah untuk tidak ragu melakukan evaluasi bahkan pergantian.
“Jika ada yang justru menjadi penghambat atau ‘trouble maker’ di posisi strategis, sebaiknya segera dievaluasi. Hal ini penting agar tidak berdampak pada menurunnya kinerja pemerintahan dan citra pimpinan daerah,” pungkasnya.(Tatang Budiman)