ASN menjadi salah satu motor perputaran ekonomi di Kuningan
CiremaiNews.com, Kuningan – Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kuningan diminta bersiap menghadapi tahun 2025 yang diprediksi akan menekan daya beli mereka. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kuningan, sekitar 7.800 orang berstatus ASN di Kuningan, baik PNS maupun PPPK. Jumlah ini setara dengan 1,5 persen dari total penduduk Kabupaten Kuningan yang mencapai 518 ribu jiwa pada 2024.
Kontribusi ASN terhadap perputaran ekonomi lokal cukup signifikan, terutama melalui belanja konsumsi sehari-hari. “ASN menjadi salah satu motor perputaran ekonomi di Kuningan. Mereka rutin membelanjakan pendapatan di pasar, warung, hingga sektor jasa. Kalau daya belinya turun, tentu berdampak pada pelaku UMKM,” kata seorang pengamat ekonomi lokal, Lili, Rabu (17/9/2025).
Belanja pemerintah daerah untuk gaji ASN juga menjadi salah satu pos terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kuningan. Tahun 2024, Pemkab Kuningan mengalokasikan sekitar Rp 950 miliar untuk belanja pegawai. Jumlah ini naik 4,2 persen dari tahun sebelumnya.
Simulasi Daya Beli ASN Kuningan
Jika disimulasikan, seorang PNS golongan III/c dengan masa kerja 14 tahun, berdasarkan ketentuan gaji yang berlaku, menerima gaji pokok sekitar Rp 3,9 juta per bulan. Setelah dipotong iuran wajib, BPJS, dan Tapera, take home pay sekitar Rp 3,4 juta. Itu belum termasuk tunjangan kinerja, uang makan, dan tunjangan jabatan bagi yang memegang jabatan struktural.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan banyak ASN di Kuningan sudah merasakan dampak pemotongan tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP). Iman, seorang pejabat fungsional di salah satu OPD Kuningan, mengaku TPP yang ia terima kini berkurang cukup signifikan.
“Dulu TPP saya Rp 1.750.000, sekarang dipotong 20 persen jadi Rp 1.400.000. Rasanya cukup berat karena biaya hidup naik, sedangkan pemasukan justru berkurang,” ujar Iman saat diwawancarai, Senin (15/9/2025).
Dengan rata-rata konsumsi rumah tangga di Kuningan yang mencapai Rp 2,8 juta per bulan (BPS 2024), kondisi ini membuat ASN semakin ketat mengatur pengeluaran mereka.
Kebijakan nasional tahun 2025 diprediksi akan memengaruhi daya beli ASN, termasuk di Kuningan. PPN naik menjadi 12 persen, harga BBM bersubsidi berpotensi disesuaikan, dan tarif BPJS Kesehatan diperkirakan ikut terkerek.
“ASN perlu cermat mengatur keuangan agar tidak terjebak pinjaman konsumtif. Kita khawatir fenomena pinjaman online akan meningkat,” ujar Lili, ekonom lulusan Unpad ini.
Data BI menyebutkan porsi cicilan rumah tangga di Indonesia naik menjadi 10,5 persen pada 2024. Artinya, sebagian masyarakat termasuk ASN mulai menggunakan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Beberapa sumber internal Pemkab Kuningan menyebutkan, sekitar 60 persen ASN memiliki cicilan bank, baik untuk rumah, kendaraan, maupun pinjaman multiguna. Kondisi ini membuat dampak pemotongan TPP terasa semakin berat karena sebagian gaji langsung terpotong untuk angsuran.