CiremaiNews,Kuningan – Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar merespons berbagai catatan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 dengan nada terbuka. Dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Kuningan, Jumat (24/4/2026), lalu. ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam tata kelola pemerintahan yang dipimpinnya.
Ditemui usai rapat, Dian menyatakan masukan dari legislatif menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja ke depan. Ia tidak menampik adanya sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti.
“Banyak hal yang harus kita perbaiki. Ketidaksempurnaan itu bagian dari proses, tetapi masukan yang baik tentu akan kami tindak lanjuti,” ujar Dian.
Selain pembahasan LKPJ, perhatian juga tertuju pada isu pertemuan antara pimpinan DPRD dan bupati di Pendopo Kuningan sehari sebelumnya. Dian menegaskan, pertemuan tersebut hanya membahas sinkronisasi program kerja antara eksekutif dan legislatif.
Ia membantah adanya pembahasan terkait isu sensitif, termasuk Tuntutan Ganti Rugi (TGR) maupun persoalan tunjangan DPRD. Menurutnya, TGR merupakan proses administratif yang sedang berjalan dan ditargetkan segera selesai.
“Tidak masuk ke situ. TGR itu proses administrasi yang sedang berlangsung dan akan diselesaikan,” katanya.
Menanggapi kritik dari Fraksi PDI Perjuangan terkait dugaan besaran TGR dan pengelolaan sejumlah anggaran, Dian memilih tidak berkomentar panjang. Ia menyebut kritik tersebut sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD.
“Masukan tentu kami terima sebagai bagian dari pengingat bagi eksekutif,” ujarnya.(Tatang Budiman)