CiremaiNews,Kuningan- Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menerima berbagai masukan dan kritik dari DPRD Kabupaten Kuningan dalam Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kuningan, Jumat (24/4/2026).
Meski mendapat sorotan tajam terhadap kinerja pemerintahan, Dian merespons dengan sikap terbuka. Ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam tata kelola pemerintahan yang dipimpinnya.
“Banyak hal yang harus kita perbaiki. Adapun ketidaksempurnaan itu ya hanya milik kita sebagai manusia. Tapi insyaallah masukan dan saran yang bagus akan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan ke depan,” ujarnya usai rapat paripurna.
Dian menyebut, berbagai catatan dari DPRD menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja ke depan. Ia menegaskan tidak akan menghindari kritik, melainkan menjadikannya sebagai dorongan untuk berbenah.
Selain pembahasan LKPJ, perhatian publik
juga tertuju pada isu pertemuan antara pimpinan DPRD dan bupati yang berlangsung di Pendopo sehari sebelumnya. Pertemuan tersebut sempat memunculkan spekulasi adanya pembahasan isu sensitif, termasuk Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan tunjangan DPRD.
Namun, Dian membantah anggapan tersebut. Ia menegaskan pertemuan itu hanya membahas harmonisasi program antara legislatif dan eksekutif.
“Nggak masuk ke situ (pembahasan TGR di Pendopo). TGR kan lagi berlangsung, insyaallah beres. Biasa, itu kan hal administrasi. TGR kita selesaikan,” katanya.
Terkait kritik dari Fraksi PDIP mengenai dugaan tingginya angka TGR serta isu penyelewengan anggaran, termasuk dana Taspen PPPK dan dana GU, Dian memilih merespons santai.
Ia hanya menyinggung pesan moral yang disampaikan dalam kritik tersebut. “Masukan dari Pak Rana ke eksekutif, supaya pada soleh,” ucapnya sambil tersenyum.
Rapat paripurna LKPJ ini menjadi momentum evaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Kuningan.(Tatang Budiman)