Achmad Effendi
CiremaiNews.com, Cirebon,- Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melarang kegiatan study tour ke luar provinsi menuai kritik dari Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Cirebon, Abraham Muhammad, yang menilai larangan tersebut terlalu generalisasi dan dapat merugikan sektor pendidikan serta industri pariwisata.
Dalam pernyataannya, Abraham secara terbuka mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan tersebut. Ia menilai bahwa larangan ini terlalu generalisasi dan justru bisa membawa dampak negatif bagi dunia pendidikan dan industri pariwisata.
Abraham memulai tanggapannya dengan tetap menunjukkan rasa hormat dan dukungan kepada Kang Dedi Mulyadi.
“Saya salah satu orang yang mendukung dan memilih beliau menjadi gubernur. Bahkan, semoga saja siapa tahu ada rezeki beliau bisa mencalonkan presiden. Namun, dalam konteks study tour, saya pribadi maupun sebagai kepala dinas tidak setuju dengan kebijakan ini,” ujarnya. Senin di Kantor Disbudpar Kabupaten Cirebon. (24/3/2025)
Menurut Abraham, larangan ini muncul sebagai respons atas kecelakaan yang menimpa peserta study tour, namun ia menilai kebijakan ini kurang tepat karena tidak menyasar akar masalah yang sebenarnya.
“Seyogyanya dari kecelakaan tersebut, yang harus diminta pertanggungjawaban ada empat pihak, bukan langsung melarang study tour ke luar provinsi,” kata Abraham.
Ia menjelaskan bahwa ada empat aspek yang harus dievaluasi sebelum membuat kebijakan drastis seperti itu yaitu pertama Pengusaha Travel terkait kelayakan kendaraan harus diperiksa dengan teliti, apakah sesuai antara tahun produksi dan performanya.
“Kedua Dinas Perhubungan, apakah kendaraan sudah lulus uji kir dan dinyatakan layak jalan?, Korlantas dan Kepolisian sejauh mana peran pihak kepolisian dalam memastikan keselamatan perjalanan?, Dinas PUTR apakah akses jalan yang dilewati dalam kondisi aman dan layak untuk dilewati?,” jelasnya.
Menurut Abraham, jika ingin menyelesaikan masalah, maka yang perlu diperbaiki adalah sistem pengawasan, bukan langsung melarang study tour ke luar provinsi.
Dalam tanggapannya, Abraham menggunakan analogi untuk menjelaskan ketidaksepakatannya dengan keputusan KDM.
“Jangan sampai ada kesan seolah-olah ada rumah di dalamnya ada tikus, lalu rumahnya yang dibakar. Padahal, penyakitnya itu tikus. Tikusnya yang harus dibuang, bukan rumahnya yang dihancurkan,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa solusi terbaik bukanlah membatasi ruang gerak siswa, melainkan membenahi sistem manajemen study tour agar lebih aman dan terorganisir.
Abraham juga menyoroti pentingnya study tour sebagai bagian dari pengalaman belajar siswa. Ia mengenang masa kecilnya, di mana kegiatan piknik sekolah menjadi bagian dari pembelajaran dan mempererat kebersamaan.
“Dari kecil kita belajar bahwa piknik itu penting untuk kebersamaan. Jika ada siswa yang tidak mampu, bisa disubsidi silang. Kalau ada oknum guru yang nakal, ya benahi manajemennya, bukan malah dilarang study tour keluar provinsi,” katanya.
Menurutnya, pengalaman belajar tidak boleh dibatasi hanya di wilayah Jawa Barat saja.
“Bagaimana kita mau belajar dan memahami sejarah jika kita hanya berputar di wilayah sendiri? Saya ingin tahu di mana Kerajaan Mataram, di mana Bali, dan daerah lainnya. Kalau kita membatasi diri, jadinya seperti katak dalam tempurung, tidak akan maju-maju,” tutur Abraham.
Selain itu, Abraham juga mengkhawatirkan dampak ekonomi dari kebijakan ini, terutama bagi industri pariwisata di Jawa Barat. Ia memperingatkan bahwa jika kebijakan ini diterapkan secara kaku, justru bisa merugikan sektor pariwisata sendiri.
“Yang saya khawatirkan, nantinya para agen travel dari luar Jawa Barat akan bersikap dan memboikot daerah kita. Kalau sudah begitu, justru PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita yang rugi,” ujarnya.
Ia berharap Gubernur KDM bisa mempertimbangkan kembali kebijakan ini dengan pendekatan yang lebih objektif dan melibatkan berbagai pihak terkait.
Wakil ketua Gabungan Pengusaha Tour and Travel (Gapitt) Cirebon, Nana Yohana menyampaikan kekecewaannya terhadap kondisi ini.
“Ya, kita semua pengusaha pariwisata dari Ciayumajakuning sangat dirugikan. Banyak pesanan yang dibatalkan karena ada pernyataan tersebut. Saya bukan membahas kebijakannya, tetapi pernyataan Pak KDM di media sosial berdampak luas. Bahkan, kunjungan dari Jawa Tengah ke Jawa Barat juga banyak yang dibatalkan karena efek domino ini,” ujarnya.
Penurunan jumlah pemesanan wisata sangat drastis, terutama dari sektor study tour sekolah yang merupakan segmen terbesar dalam industri ini. Menurut Nana, jika sebelumnya sebuah grup wisata keluarga hanya menyewa satu bus, perjalanan sekolah bisa mencapai lima hingga enam bus sekaligus, sehingga dampaknya sangat terasa.
“Setelah pernyataan itu muncul, order dari sekolah hampir semuanya batal. Order sekolah sangat penting karena menyangkut study tour. Hotel-hotel juga terkena dampaknya, karena biasanya rombongan sekolah menginap dalam jumlah besar,” tambahnya.
Ketika ditanya mengenai jumlah pembatalan pesanan yang terjadi, beberapa pengusaha menyebut angka yang cukup signifikan.
“Sejak larangan diberlakukan hingga sekarang, sudah ada ribuan order yang dibatalkan. Dari komunitas kami sendiri, saya kehilangan sekitar enam pesanan sekolah, sementara rekan saya kehilangan delapan pesanan. Beberapa lainnya menyebut lima sekolah membatalkan perjalanan mereka,” ungkap Nana.
Hilda Amelia
