
CiremaiNews.com, Cirebon,– Kasus dugaan pemalsuan minyak goreng bersubsidi merek MinyaKita mengejutkan masyarakat Kota Cirebon. Minyak goreng oplosan tersebut dikemas menyerupai produk asli, tetapi memiliki kualitas yang jauh di bawah standar. Perbedaan mencolok terlihat dari warna dan volume isi yang tidak sesuai dengan keterangan pada kemasan.
Menanggapi kasus ini, Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, atau yang akrab disapa Hero, mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas. Ia menilai bahwa pengurangan volume kemasan ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tetapi juga termasuk dalam kategori kejahatan yang harus diproses secara hukum.
Hero menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya menutup pabrik yang terlibat, tetapi juga harus membawa kasus ini ke ranah hukum.
“Ini bukan sekadar pelanggaran biasa, tetapi kejahatan yang harus diproses. Saya mendesak agar izin pabrik segera dicabut, dan pihak berwenang harus menutup pabrik serta memberikan sanksi tegas,” ujarnya, Rabu (12/3/2025).
Lebih lanjut, Hero mengungkapkan bahwa praktik curang ini tampak terorganisir dan mencurigakan, sehingga memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Ia juga meminta agar kasus ini dilaporkan ke aparat penegak hukum agar pelaku mendapat hukuman yang setimpal.
Kasus ini mencuat setelah banyak konsumen mengeluhkan ketidaksesuaian antara volume minyak goreng MinyaKita yang tertera di kemasan dengan isi sebenarnya. Selain di Cirebon, dugaan pelanggaran serupa juga ditemukan di Depok dan Karawang, Jawa Barat.
“Kami mendorong pemerintah untuk segera bertindak sebelum masalah ini semakin merugikan konsumen, terutama menjelang Idul Fitri yang tinggal beberapa minggu lagi,” tambah Hero.
Publik pun menyoroti tajam praktik kecurangan ini, terutama di tengah tingginya kebutuhan masyarakat akan bahan pangan yang terjangkau dan terpercaya. Hero menekankan pentingnya respons cepat dari pemerintah agar kejadian serupa tidak terulang. Kasus ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut, dan masyarakat berharap aparat berwenang segera mengambil tindakan nyata demi melindungi konsumen dari produk-produk yang tidak memenuhi standar.
“Jangan biarkan konsumen terus dirugikan. Pemerintah harus memastikan keadilan bagi rakyat, terutama di momen penting seperti menjelang Hari Raya Idul Fitri,” pungkasnya.