CiremaiNews,Kuningan – Gelombang aspirasi masyarakat di kawasan wisata Waduk Darma, Kabupaten Kuningan, memuncak. Sembilan kepala desa penyangga secara kolektif melayangkan protes terhadap pola pengelolaan wisata oleh PT Jasa dan Kepariwisataan Jabar (Perseroda) (Jaswita Jabar) yang dinilai belum menghadirkan pemerataan manfaat ekonomi bagi desa-desa sekitar.
Polemik tersebut mengemuka setelah aksi massa warga Desa Cikupa pada Rabu (18/2), yang berlanjut dengan audiensi bersama Direktur Utama Jaswita Jabar, Gun Gun Saptari Hidayat, Kamis (19/2). Dalam pertemuan itu, para kepala desa menuntut pelibatan desa penyangga dalam aktivitas ekonomi kawasan wisata yang selama ini dianggap terpusat pada Desa Jagara.
Kepala Desa Cikupa, Meli Pemilia, menyoroti ketimpangan antara pendapatan pengelola dan kondisi warga desa penyangga yang sebagian lahannya terdampak genangan waduk seluas sekitar 425 hektare. Ia mempertanyakan realisasi Peraturan Bupati (Perbup) yang sebelumnya dibahas sebagai payung hukum pembagian manfaat.
“Dua tahun lalu ini sempat dibahas di Pemda Kuningan hingga dicapai kesepakatan Perbup. Bahkan Pemda Kuningan pun telah menerima kontribusi pajak. Lah, yang berjuang dari awal ini sejumlah desa penyangga kok belum dapat,” ujar Meli dengan nada kecewa.
Ia juga mendesak transparansi alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) serta penyediaan lapak usaha bagi warga lokal, terutama saat lonjakan kunjungan wisatawan pada akhir pekan dan hari libur.
Nada serupa disampaikan Kepala Desa Paninggaran, H. Nasihin. Ia menegaskan bahwa kawasan wisata tersebut merupakan Waduk Darma yang secara geografis dan ekologis ditopang oleh sembilan desa, bukan satu desa saja.
“Dari dulu nama kawasan ini adalah wisata Waduk Darma, bukan kawasan wisata Jagara. Kawasan ini mencakup sejumlah desa penyangga, bukan hanya satu desa saja. Tapi kenapa Jaswita hanya mengakomodir Desa Jagara saja?” tegasnya di hadapan jajaran direksi.
Kepala Desa Sakerta Timur, Cucu Sudrajat, menambahkan bahwa desa penyangga selama ini menjalankan kewajiban moral menjaga kelestarian waduk, mulai dari pembersihan sampah hingga penanganan eceng gondok. Namun, menurutnya, kontribusi tersebut belum diimbangi dengan hak ekonomi yang proporsional.
“Jika eksistensi Waduk Darma ini ingin terus bagus, maka kuncinya perhatikan masyarakat di desa penyangga. Jangan hanya ingin bersinar sendirian, tapi harus mengajak juga desa-desa lain untuk berkembang dan ikut mengelola unit-unit di kawasan wisata,” ujarnya.
Jaswita Tegaskan Komitmen Kolaborasi
Menanggapi aspirasi tersebut, manajemen Jaswita Jabar menegaskan komitmen untuk membangun kolaborasi yang inklusif dan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG). Gun Gun Saptari Hidayat menyatakan pihaknya menerima dan mengakomodasi aspirasi desa penyangga dengan tetap mengedepankan regulasi yang berlaku.
“Penting bagi kami untuk menjaga harmoni dan memastikan setiap langkah kolaborasi memiliki payung hukum yang kuat,” ujar manajemen dalam pertemuan tersebut.
Terkait tudingan perlakuan khusus kepada Desa Jagara, Jaswita menjelaskan bahwa kerja sama yang terjalin selama ini berawal dari inisiatif formal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setempat yang lebih dulu mengajukan proposal.
Manajemen juga membuka peluang bagi desa-desa penyangga untuk mengajukan proposal kerja sama bisnis melalui BUMDes masing-masing. Selain itu, Jaswita memastikan program CSR akan disalurkan untuk mendukung pembangunan di tingkat desa, dengan mekanisme pengajuan yang kini dibuka secara kolektif.
Untuk mempermudah koordinasi, Jaswita mendorong kesembilan desa membentuk skema kolaborasi “satu pintu” agar pembahasan teknis dapat dilakukan lebih efektif.
Desa Penyangga Sambut Hasil Audiensi
Usai audiensi, Meli Pemilia mengungkapkan rasa syukur atas hasil pertemuan tersebut. Ia menyebut tuntutan utama pelibatan BUMDes dari setiap desa penyangga dalam kegiatan ekonomi di kawasan wisata mulai diakomodasi.
“Saya sangat bersyukur sekali. Apa yang menjadi tuntutan kita kemarin, akhirnya direalisasi juga oleh pihak Jaswita. Tuntutan utama untuk melibatkan BUMDes dari setiap desa penyangga kini telah diakomodir,” ujarnya kepada awak media, Kamis (19/2) sore.
Menurutnya, perjuangan yang semula digerakkan secara terbatas kini membuahkan hasil yang dapat dinikmati bersama. Ia berharap kesepakatan tersebut menjadi awal pemerataan manfaat ekonomi bagi seluruh desa penyangga di sekitar Waduk Darma.(Tatang Budiman)