admin
CiremaiNews, Kuningan – Sebuah video aktivitas dapur Program Makanan Bergizi (MBG) di Kabupaten Kuningan memicu gelombang kritik setelah menampilkan seorang pegawai Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) mengolah makanan tanpa sarung tangan, bahkan sambil mengenakan cincin dan jam tangan. Video itu diunggah di akun Instagram resmi @sppg_ciporang pada Kamis (13/11/2025), namun tidak lama kemudian dihapus.
Reaksi keras datang dari warga Kuningan, salah satunya Ratna, seorang ibu rumah tangga yang menilai pelanggaran tersebut sebagai tanda lemahnya pengawasan dapur MBG.
“Padahal yang namanya makanan, apalagi untuk anak-anak, itu wajib memperhatikan kebersihan mulai dari diolah sampai disajikan,” ujar Ratna dengan nada kecewa.
Ia juga mempertanyakan keberadaan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang diduga sudah dimiliki dapur tersebut. Menurutnya, praktik di lapangan justru menunjukkan indikasi ketidaksesuaian dengan standar yang seharusnya dipenuhi.
“Jika memang SPPG ini sudah memegang SLHS, ini patut dipertanyakan keabsahan SLHS tersebut. Apakah hanya formalitas saja,” tegasnya.
Ratna mendesak pemerintah daerah maupun instansi terkait untuk mengambil langkah tegas. “Saya minta pemerintah atau pihak terkait mencabut SLHS jika memang terbukti melanggar,” katanya.
Hingga Jumat (14/11/2025), belum ada respons resmi dari Pemerintah Kabupaten Kuningan maupun dari SPPG Ciporang terkait alasan unggahan itu dibuat, bagaimana pengawasan dilakukan, atau tindakan apa yang akan diambil. Saat ditelusuri pada Jumat siang, video tersebut sudah tidak lagi muncul di akun Instagram SPPG.
Namun, Satgas MBG Kabupaten Kuningan akhirnya memberikan penjelasan. Ketua Satgas MBG yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) Kuningan, U Kusmana, mengonfirmasi bahwa SPPG Ciporang telah mengakui kesalahan mereka.
“Memang SPPG terkait itu sudah dihubungi. Dan memang menerima kekeliruan di dapur,” ujar U Kusmana saat dikonfirmasi di sela kegiatannya, Jumat (14/11/2025).
Menurutnya, apa yang terlihat dalam video tersebut melanggar standar higienitas dasar yang wajib diterapkan oleh seluruh dapur pelaksana MBG.
“Menggunakan jam dan cincin itu tidak diperbolehkan, ditambah tanpa menggunakan sarung tangan,” tegasnya.
Ia menyampaikan kekecewaan karena insiden ini terjadi di tengah tingginya sensitivitas publik terhadap pelaksanaan program MBG, terutama soal kualitas makanan dan kebersihan dapur. Apalagi, unggahan itu berasal dari akun resmi SPPG, sehingga memunculkan pertanyaan tambahan tentang kualitas pengawasan internal mereka.
U Kusmana menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan peringatan keras kepada SPPG terkait. Ia mengisyaratkan bahwa sanksi bukan tidak mungkin diterapkan jika pelanggaran kembali terjadi.
“Kalau memang itu terus berulang-ulang, saya kira bisa mungkin untuk dijadikan sanksi,” ujarnya.
Sekda juga meminta seluruh SPPG di Kabupaten Kuningan meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan MBG. “Jangan sampai berulang-ulang terus melakukan kesalahan,” tandasnya.
Di tengah derasnya kritik, publik kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah: apakah akan melakukan inspeksi mendadak (sidak), mengevaluasi ulang SLHS, atau memperketat prosedur higienitas di seluruh dapur pelaksana MBG.
Kasus ini menjadi peringatan bahwa transparansi dan pengawasan berlapis mutlak diperlukan dalam program yang menyentuh langsung kebutuhan gizi ribuan anak sekolah di Kabupaten Kuningan.
Achmad Effendi
Hilda Amelia
