CiremaiNews.com, Kuningan – Rencana audiensi Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan (FMPK) dengan Bupati Kuningan pada Jumat (29/8/2025) berubah menjadi panggung kekecewaan. Forum yang menghimpun ulama, ormas, akademisi, hingga tokoh masyarakat ini menilai Bupati tidak hanya abai, tapi juga mempermainkan aspirasi warga terkait darurat LGBT, miras, dan narkoba.
Sejak awal, komunikasi antara FMPK dan Pemda berlangsung semrawut. Surat permohonan audiensi yang dilayangkan pada 15 Agustus tak pernah dijawab. Surat kedua, 22 Agustus, bernasib sama. Jawaban baru muncul 27 Agustus, itupun hanya lewat WhatsApp ajudan Bupati. FMPK diminta hadir sore itu juga, pukul 15.00. “Mustahil dalam waktu sejam kami bisa mengumpulkan para ulama dan tokoh masyarakat,” kata Luqman Maulana, Sekretaris FMPK.
Besoknya, Pemda mengirim balasan resmi: audiensi dijadwalkan Jumat (29/8) pukul 13.30. Informasi ini segera tersebar melalui undangan resmi dan poster digital. Namun beberapa jam kemudian, Pemda kembali mengubah jadwal ke pukul 09.00. FMPK menolak. “Kami sudah terikat dengan undangan jam 13.30. Perubahan mendadak itu jelas tidak menghargai persiapan kami,” ujar Luqman.
Kekacauan berlanjut di hari H. Massa dan tokoh undangan sudah berkumpul di Pendopo, sesuai jadwal 13.30. Baru di lokasi mereka diberitahu forum dipindah ke Kompleks Sekda di KIC. Ketika audiensi dibuka oleh Staf Ahli Bupati, Elon Carlan, permintaan maaf dilontarkan berulang-ulang. “Berkali-kali di sini kami mohon maaf atas kekisruhan jadwal yang berubah-ubah,” ucapnya.
Tensi meningkat setelah kabar beredar: Bupati justru pergi ke Indramayu. Wakil Bupati yang diminta menggantikan pun baru diinformasikan dua jam sebelum acara. Pertemuan akhirnya berjalan sekilas, tak lebih dari lima menit, sebelum forum membubarkan diri.
Bagi para tokoh agama, ketidakhadiran Bupati bukan sekadar persoalan teknis. Kyai Edin Holidin, yang ikut hadir, menilai Bupati tidak menghargai waktu para guru dan ulama. “Sejak Pilkada kami ikut mendukung. Kini, setelah kami meluangkan waktu, justru dipermalukan. Bupati benar-benar tidak menghargai,” ujarnya dengan nada keras.
Kekecewaan juga datang dari Ikhsan Marzuki, inisiator Gerakan KITA. Ia menuturkan, FMPK sebenarnya sudah menyiapkan bahan kajian internasional terkait LGBT dari laporan USAID–UNDP. “Kalau Bupati punya kajian lebih komprehensif, harusnya bisa dibagikan. Ini kesempatan emas untuk saling bertukar informasi, bukan malah diabaikan,” katanya.
Sementara itu, Andi Budiman, Koordinator APIK, menekankan pentingnya kolaborasi. “Dengan anggaran Kuningan yang terbatas, justru penting menggandeng ormas, tokoh agama, dan masyarakat sipil. Penyakit sosial bisa ditangani lewat program kolaboratif tanpa biaya besar,” ujarnya.
Bagi FMPK, drama audiensi ini hanya mempertegas mandeknya penanganan masalah sosial di Kuningan. Tiga kali forum serupa digelar di DPRD dengan menghadirkan dinas terkait, namun nihil hasil. Tak ada roadmap, strategi, apalagi program nyata.
“Ini bukan sekadar soal pertemuan yang gagal, tapi soal martabat rakyat yang diremehkan,” pungkasnya.