Dudi Pamuji Soroti Minimnya Koordinasi Proyek Infrastruktur Provinsi di Kuningan

CiremaiNews, Kuningan – Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Golkar, H. Dudi Pamuji, SH, M.Si., menilai koordinasi pelaksanaan proyek infrastruktur yang dibiayai Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Kuningan masih lemah. Ia menyebut DPRD tidak pernah menerima informasi resmi terkait proses lelang maupun titik pengerjaan di lapangan.

Dudi mengatakan sejumlah proyek, termasuk pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pekerjaan infrastruktur lainnya, dilaksanakan tanpa adanya komunikasi dengan anggota dewan yang memiliki fungsi pengawasan.

“Yang menanganinya itu Provinsi dan dilelangnya juga oleh Provinsi. Jadi otomatis, saya juga enggak tahu pengusahanya yang mana,” kata Dudi, saat Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah, di Windusengkahan. Selasa (18/11/2025).

Ia menegaskan sejak awal proses lelang, tidak ada tembusan informasi yang diberikan kepada Komisi III atau pihak DPRD lainnya. Hal tersebut membuat dewan tidak memiliki data lengkap mengenai lokasi pengerjaan proyek.

“Nanti ketika jadi masalah, baru dewan dipertanyakan, ‘Ke mana saja pengawasan dewan?’ Sementara kita sendiri belum pernah dikasih tahu titik mana saja yang dikerjakan,” ujarnya.

Dudi menduga koordinasi yang terputus ini terjadi karena pembagian mitra kerja antar komisi. Menurutnya, beberapa proyek infrastruktur masuk dalam ranah komisi lain, sehingga ia tidak menerima penjelasan teknis.

“Kadang-kadang saya enggak bisa jawab soal proyek yang bukan mitranya. Karena bukan ranah saya, dan kalau saya jawab, saya bisa disalahkan oleh teman-teman di Komisi IV,” katanya.

Meski demikian, Dudi memastikan proyek PJU Provinsi tahun ini sudah berjalan dan tersebar di sejumlah titik. Ia menyebut jumlahnya diperkirakan lebih dari 500 titik. Program tersebut, menurutnya, merupakan aspirasi Fraksi Golkar dan berbeda dari program penerangan milik pemerintah daerah seperti “Kuningan Caang”.

Menutup keterangannya, Dudi berharap pemerintah daerah dapat menjaga sinergi dengan pemerintah provinsi agar pembangunan berjalan efektif. Ia menilai program yang baik harus dilanjutkan, sedangkan program yang tidak efektif perlu diperbaiki atau diganti.

“Saya kira yang namanya pemimpin daerah ingin memajukan daerahnya sendiri,” tuturnya.