Entaskan Kemiskinan, BP TASKIN Dorong Industrialisasi Pertanian Digital di Cirebon Raya

CiremaiNews.com, Cirebon,- Pemerintah melalui Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP TASKIN) mendorong percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah aglomerasi Cirebon Raya. Melalui industrialisasi pertanian digital yang dikonsolidasikan dalam kelembagaan Koperasi Multi Pihak (KMP TASKIN) menjadikan petani sebagai subjek pembangunan yang lebih produktif dan sejahtera.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP TASKIN), Budiman Sudjatmiko mengatakan, Indonesia masih berstatus negara agraris karena sektor pertanianya (tempat dimana sebagian besar penduduknya tergantung secara ekonomi) belum menjadi Industri.

Menurutnya,sektor ini berperan penting dalam perekonomian dengan menyumbang besar pada produk domestic bruto, menyerap 28,54% dari total angkatan kerja atau sekitar 40,67 juta bekerja disektor pertanian dalam arti luas.
Namun potensi besar ini dibayangi berbagai tantangan serius mulai dari perubahan ikllim, alih fungsi lahan, ketimpangan dan rendahnya kesejahteraan petani.

“Dan terlebih lagi dari 33 juta petani meyoritas adalah petani kecill dengan penghasilan rendah dengan regenerasi petani sangat minim, lebih dari 70% petani berusia diatas 45 tahun, minat generasi muda untuk bertani terus menurun,” tutur Budiman Sudjatmiko. Di Desa Pasalakan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Sabtu (11/10/2025

Ia menjelaskan, Industrialisasi pertanian berbasis digital dalam kelembagaan Koperasi Multi Pihak Percepatan Pengentasan Kemiskinan (KMP TASKIN) adalah wujud kehadiran Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP TASKIN) untuk menyelesaikan ragam persoalan di atas.

Penguasaan rantai pasok mulai dari petani/buruh tani – pengelola penggilingan padi – pengelola gudang dan logistik –  pedagang sembako serta konsumen dalam satu kelembagaan ekonomi. Koperasi Multi Pihak dengan pengelolaan berbasis digital, tidak hanya menjadikan produktifitas pertanian meningkat tetapi juga menjadikan distribusi manfaat ekonomi mengalir secara adil.

Sehingga Petani/Buruh tani/Petani Penggarap berkesempatan memperoleh pendapatan yang lebih sehingga kesejahteraan mampu diwujudkan dan kemiskinan dientaskan.

Oleh karenanya,masih kata Budiman Sudjatmiko, lahan persawahan seluas 26 Ha dengan 593 keluarga miskin ekstrem yang ada  kecamatan Sumber kabupaten Cirebon menjadi titik mula pengentasan kemiskinan struktural oleh BP TASKIN melalui industrialisasi pertanian berbasis digital dilakukan.  

Jawa barat yang memiliki lahan sawah irigasi  seluas 723.635 Ha dipilih menjadi lokus pertama implementasi Industrialisasi Pertanian. Sampai dengan akhir tahun ini, KMP TASKIN akan mengkonsolidasikan 7.000 Ha, 272. 225  petani/buruh tani; 377 Penggilingan Beras; 470 gudang; 8.260 Pedagang Sembako dan konsumen sejumlah 90.437 keluarga.

“Mengkonsolidasikan dalam ekosistem digital dan kelembagaan koperasi multipihak yang menjamin peningkatan produksi pertanian, ketelusuran komoditas dan kestabilan harga serta distribusi manfaat ekonomi yang adil sehingga secara umum mampu meningkatkkan kesejahteraan petani dan mengentaskan kemiskinan di pedesaan,”ungkapnya.

Tambahnya,saat ini,BP TASKIN menjadikan keluarga miskin ekstrem di kecamatan Sumber, kabupaten Cirebon menjadi lebih produktif dan sejahtera melalui inovasi teknologi budidaya T1P4K dan menjadi subyek atas industrialisasi pertanian melalui KMP TASKIN. Model ini akan terus didorong oleh BP TASKIN untuk diperluas di kabupaten-kabupaten lain di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur  pada tahun ini dan selanjutnya secara merata di Pulau Jawa.

“Melalui pendekatan ini, petani menjadi subjek pembangunan yang produktif dan sejahtera. Model ini akan diperluas ke berbagai kabupaten di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dan ke depan menyebar merata ke seluruh Pulau Jawa,” tutur Budiman.

Related Posts

Kabupaten Cirebon Resmi Sebagai Kota Wakaf, bupati Cirebon Dorong Kemandirian Ekonomi Umat

CiremaiNews.com, Cirebon,- Kabupaten Cirebon resmi ditetapkan sebagai Kota Wakaf. Penetapan ini menjadi tonggak baru dalam upaya membangun kemandirian ekonomi umat melalui semangat kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat.

PBG Gantikan IMB, Legislator Demokrat Minta Pelayanan Tak Berbelit

Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Kuningan dari Fraksi PPP–Demokrat, Hj. Ikah Nurbarkah, menilai bahwa perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sejatinya merupakan penyempurnaan sistem, bukan sekadar pergantian istilah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya

Kabupaten Cirebon Resmi Sebagai Kota Wakaf, bupati Cirebon Dorong Kemandirian Ekonomi Umat

Kabupaten Cirebon Resmi Sebagai Kota Wakaf, bupati Cirebon Dorong Kemandirian Ekonomi Umat

PBG Gantikan IMB, Legislator Demokrat Minta Pelayanan Tak Berbelit

  • By admin
  • November 6, 2025
PBG Gantikan IMB, Legislator Demokrat Minta Pelayanan Tak Berbelit

Sekda Kuningan U Kusmana Ungkap Perjalanan Karier Inspiratifnya

  • By admin
  • November 6, 2025
Sekda Kuningan U Kusmana Ungkap Perjalanan Karier Inspiratifnya

Disdik Kabupaten Cirebon Bantah Isu Pungli Dana BOS

Disdik Kabupaten Cirebon Bantah Isu Pungli Dana BOS

Legislator PKS: Pertumbuhan Ekonomi Kuningan, Tak Cerminkan Kesejahteraan Rakyat

  • By admin
  • November 5, 2025
Legislator PKS: Pertumbuhan Ekonomi Kuningan, Tak Cerminkan Kesejahteraan Rakyat

Wabup Cirebon Tanam Pohon Cegah Banjir dan Bangunan Liar‎

Wabup Cirebon Tanam Pohon Cegah Banjir dan Bangunan Liar‎