Achmad Effendi
CiremaiNews.com, Cirebon,- Pj Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, menegaskan komitmen Pemkab Cirebon dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan melalui sinergi dengan KPK.
Wahyu mengatakan, pentingnya sinergi antara Pemkab Cirebon dan KPK untuk memastikan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu ia juga menekankan pentingnya digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan transparansi, terutama di sektor kesehatan.
“Dengan adanya kerja sama ini, kami berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik melalui digitalisasi, terutama di sektor kesehatan,” ungkapnya. Rabu (9/10/2024)
Ia menjelaskan, digitalisasi merupakan langkah strategis untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah.
Wahyu juga menambahkan, bahwa upaya ini tidak hanya fokus pada aspek pelayanan, tetapi juga pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.
Ia berharap, dengan sinergi yang baik, Pemkab Cirebon dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencegah potensi korupsi.
Sementara Direktur Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Wilayah II KPK RI, Bahtiar Ujang Purnama, memberikan apresiasi atas langkah-langkah yang telah diambil oleh Pemkab Cirebon dalam memberantas korupsi.
Kami melihat banyak upaya positif dari Pemkab Cirebon dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan,” ujar Bahtiar.
Menurut Bahtiar, Kabupaten Cirebon meraih skor 67 dalam penilaian potensi korupsi. Skor ini menunjukkan bahwa daerah ini sudah berada pada jalur yang tepat, meskipun masih harus waspada terhadap berbagai potensi penyimpangan.
“Penting bagi Pemkab Cirebon untuk terus berinovasi dan meningkatkan komunikasi dengan masyarakat,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa komunikasi yang efektif antara pemerintah dan publik, akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
KPK juga mendorong Pemkab Cirebon untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan tentang program dan kebijakan yang telah dilaksanakan.
“Dengan informasi yang memadai, masyarakat akan lebih memahami upaya yang dilakukan pemerintah dan terlibat aktif dalam pengawasan,” ujarnya.
Hilda Amelia
