admin
CiremaiNews, Kuningan — Pencabutan moratorium pembangunan perumahan bersubsidi oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan sejak 12 November 2025 kembali memantik perdebatan. Langkah yang diambil di era Bupati Dian Rachmat Yanuar itu disebut berpotensi menggerus lahan produktif sekaligus mengancam zona resapan strategis di Kecamatan Cigugur.
Moratorium yang sebelumnya membatasi pengembangan perumahan di Kecamatan Kuningan dan Cigugur diterapkan untuk menjaga kawasan pertanian serta memproteksi fungsi ekologis wilayah. Kini, setelah dicabut, kekhawatiran muncul dari berbagai pihak, salah satunya Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
Anggota DPRD Jabar, Toto Suharto, meminta Pemkab Kuningan melakukan peninjauan ulang secara serius. Toto menegaskan bahwa pembangunan tanpa kontrol ketat justru dapat membuka ruang bagi konversi lahan pertanian yang selama ini menjadi penopang ketahanan pangan daerah.
“Jangan ganggu lahan produktif dan kawasan resapan. Pembangunan perumahan di zona resapan air keliru bila tidak mengacu pada peta kawasan lindung dan RTRW,” tegas Legislator PAN tersebut. Ia menyebut kawasan Cigugur, termasuk Cipondok, sebagai titik vital resapan air bagi wilayah Kuningan. Menurutnya, kerusakan pada area tersebut tidak akan bisa dipulihkan.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Kepala Dinas PUTR, Putu Bagiasna, menyebut pencabutan moratorium dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan mendesak penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini juga diklaim sejalan dengan program nasional percepatan penyediaan rumah rakyat. Putu menyatakan bahwa kajian akademik menunjukkan masih adanya titik-titik lokasi yang layak dikembangkan.
Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menambahkan bahwa pemerintah daerah tetap akan memegang fungsi pengawasan. Ia memastikan setiap pengembangan wajib mematuhi tata ruang serta tidak merusak Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Desakan dari DPRD Jabar ini mempertegas bahwa pembangunan perumahan harus berjalan beriringan dengan konservasi lingkungan. Di tengah kebutuhan hunian yang meningkat, keberlanjutan ekologis Kuningan dinilai tetap menjadi prioritas yang tidak boleh dikorbankan.
Achmad Effendi
Hilda Amelia
