CiremaiNews.com,Majalengka– Upaya membuka akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah terus diperkuat lewat kolaborasi antara Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Bank BJB. Melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), keduanya menyasar ribuan calon pemilik rumah pertama di Jawa Barat, termasuk 1.000 unit di Kabupaten Majalengka.
Skema ini dirancang untuk menjawab tantangan keterjangkauan perumahan bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. Dengan bunga tetap 5 persen sepanjang tenor 20 tahun, uang muka hanya 1 persen, dan cicilan mulai Rp1 jutaan per bulan, FLPP menjadi salah satu kebijakan fiskal paling progresif di sektor perumahan.
“Skema ini membuka peluang nyata bagi MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) untuk memiliki rumah layak huni,” ujar Berdi Dwiyanto, Asisten Manajer Pemasaran Pembiayaan Program BP Tapera.
BP Tapera bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Bank BJB telah menyepakati penyaluran 10.000 unit rumah FLPP di wilayah Jabar. Dari jumlah itu, 1.000 unit dialokasikan khusus untuk Majalengka.
Syaratnya terbilang inklusif: Warga Negara Indonesia berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah, belum memiliki rumah, dan berpenghasilan maksimal Rp8,5 juta (lajang) atau Rp10 juta (menikah). Proses pendaftaran dapat dilakukan melalui aplikasi SiKasep dan pengecekan ketersediaan rumah via Situs SiKumbang.
Bank BJB, selaku mitra penyalur, telah menggandeng sejumlah pengembang untuk memfasilitasi ketersediaan unit. Di wilayah Majalengka, harga rumah FLPP saat ini mulai dari Rp166 juta, antara lain di kawasan Alam Asri Karayunan, Kota Impian Cijati, dan Bumi Ligung Indah.
“Kami dorong ASN muda dan pekerja swasta memanfaatkan peluang ini. Menunda hanya akan membuat harga makin naik dan lokasi makin jauh,” tegas Feti Febriyanti, Manager Relasi dan Pemasaran KPR & KKB Bank BJB.
Plt Kepala BKPSDM Majalengka, H. Gatot Sulaeman, menyebut program ini sebagai bentuk sinergi konkret antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan.
“Daripada menyewa terus, lebih baik mencicil rumah sendiri. Ini kesempatan strategis yang harus dimanfaatkan, terutama oleh ASN muda,” katanya.
Menurutnya, dengan mendorong kepemilikan rumah, pemerintah tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah melalui sektor properti dan keuangan.