CiremaiNews.com, Kuningan – Direktur Utama Perumda BPR Kuningan, Dodo Warda, akhirnya buka suara menanggapi tudingan LSM Frontal yang menyebut kondisi keuangan bank daerah itu berada di ambang kolaps. Ditemui seusai Rapat Paripurna DPRD Kuningan, Selasa, 1 Juli 2025, Dodo hadir bersama Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Deni Heryana. Keduanya membantah keras kabar bahwa rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) bank telah menyentuh angka 123 persen.
“Informasi itu tidak akurat. Berdasarkan hasil audit akuntan publik tahun 2024, LDR kami tercatat sebesar 91,62 persen,” ujar Dodo. Ia menambahkan bahwa angka 123 persen tersebut hanya tercantum dalam laporan internal sebelum proses audit selesai dilakukan.
Bagi Dodo, isu kolaps yang diembuskan LSM Frontal tidak berdasar. Ia merinci bahwa perhitungan LDR mencakup lebih dari sekadar dana tabungan dan deposito masyarakat. Dana antarbank juga diperhitungkan. Hingga saat ini, total Dana Pihak Ketiga (DPK) BPR Kuningan tercatat sebesar Rp143 miliar, dengan kas tunai mencapai Rp24 miliar.
Kekhawatiran akan rush money atau penarikan dana besar-besaran juga ditepis. “Sepanjang sejarah kami, tidak pernah terjadi penarikan dana nasabah secara serentak hingga 30 persen,” katanya.
Menurutnya, likuiditas bank masih terjaga. Ia merujuk pada hasil audit terakhir yang menunjukkan cash ratio BPR Kuningan berada di angka 13,45 persen, lebih dari dua kali lipat batas minimum yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni 5 persen, sesuai POJK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pengawasan BPR.
Dodo juga menjamin bahwa struktur permodalan bank masih kuat. Rasio kecukupan modal atau KPMM berada di kisaran 16,91 persen, lebih tinggi dari ketentuan minimum OJK sebesar 12 persen. Modal tersebut tidak semata berasal dari penyertaan Pemerintah Daerah, tetapi juga dari cadangan umum, cadangan tujuan, dan laba ditahan.
Soal tuduhan penyaluran kredit kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan, Dodo menyebut pinjaman itu bagian dari kerja sama resmi. “Dipotong langsung melalui bendahara instansi, dan dilaporkan ke OJK secara berkala,” jelasnya.
Tudingan lain yang menyebut cadangan risiko kredit atau PPAP bank mencapai Rp100 miliar juga dinilai tidak berdasar. Ia menjelaskan, dari total kredit sebesar Rp209 miliar, cadangan yang dibentuk hanya sebesar Rp5,02 miliar. Perhitungan itu, menurutnya, sudah sesuai dengan pedoman OJK berdasarkan status kualitas kredit: dari 0,5 persen untuk kredit lancar hingga 100 persen untuk kredit macet.
Pada tahun buku 2024, Bank Kuningan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp2,66 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp617 juta ditambahkan ke ekuitas perusahaan. Sisanya didistribusikan sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2019—yakni 55 persen untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), 10 persen untuk cadangan umum, 10 persen untuk cadangan tujuan, dan sisanya untuk CSR, kesejahteraan pegawai, serta kebutuhan manajemen.
Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kuningan atas dukungan yang telah diberikan. Ia memastikan laporan keuangan bank setiap tahunnya diaudit oleh akuntan publik independen dan diawasi ketat oleh OJK.
Menutup keterangannya, Dodo tetap memberikan apresiasi kepada LSM Frontal. “Kami berterima kasih atas catatan dan masukan yang disampaikan. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan memperluas peran kami dalam mendorong pertumbuhan UKM,” ujarnya.
Dodo menyebut kritik sebagai bagian dari dinamika dan kontrol publik terhadap BUMD. Namun ia berharap masyarakat tidak mudah terpancing oleh informasi yang belum diverifikasi secara profesional.Bank Kuningan Bantah Isu Kolaps, Sebut Laporan Keuangan Sehat dan Diaudit Independen
CiremaiNews.com, Kuningan – Direktur Utama Perumda BPR Kuningan, Dodo Warda, akhirnya buka suara menanggapi tudingan LSM Frontal yang menyebut kondisi keuangan bank daerah itu berada di ambang kolaps. Ditemui seusai Rapat Paripurna DPRD Kuningan, Selasa, 1 Juli 2025, Dodo hadir bersama Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Deni Heryana. Keduanya membantah keras kabar bahwa rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) bank telah menyentuh angka 123 persen.
“Informasi itu tidak akurat. Berdasarkan hasil audit akuntan publik tahun 2024, LDR kami tercatat sebesar 91,62 persen,” ujar Dodo. Ia menambahkan bahwa angka 123 persen tersebut hanya tercantum dalam laporan internal sebelum proses audit selesai dilakukan.
Bagi Dodo, isu kolaps yang diembuskan LSM Frontal tidak berdasar. Ia merinci bahwa perhitungan LDR mencakup lebih dari sekadar dana tabungan dan deposito masyarakat. Dana antarbank juga diperhitungkan. Hingga saat ini, total Dana Pihak Ketiga (DPK) BPR Kuningan tercatat sebesar Rp143 miliar, dengan kas tunai mencapai Rp24 miliar.
Kekhawatiran akan rush money atau penarikan dana besar-besaran juga ditepis. “Sepanjang sejarah kami, tidak pernah terjadi penarikan dana nasabah secara serentak hingga 30 persen,” kata Dodo.
Menurutnya, likuiditas bank masih terjaga. Ia merujuk pada hasil audit terakhir yang menunjukkan cash ratio BPR Kuningan berada di angka 13,45 persen—lebih dari dua kali lipat batas minimum yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni 5 persen, sesuai POJK Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pengawasan BPR.
Dodo juga menjamin bahwa struktur permodalan bank masih kuat. Rasio kecukupan modal atau KPMM berada di kisaran 16,91 persen, lebih tinggi dari ketentuan minimum OJK sebesar 12 persen. Modal tersebut tidak semata berasal dari penyertaan Pemerintah Daerah, tetapi juga dari cadangan umum, cadangan tujuan, dan laba ditahan.***