admin
CiremaiNews, Kuningan – Langkah Dinas Kesehatan Kuningan mempercepat sertifikasi laik higiene dan sanitasi bagi penjamah makanan mendapat dukungan penuh dari pelaku usaha kuliner dan perhotelan. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kuningan, Hanyen Tenggono, SH, menilai kebijakan tersebut sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas makanan yang beredar di daerah.
“Kami dari PHRI sangat mendukung. Sertifikasi ini bukan sekadar kewajiban administratif, tapi bentuk tanggung jawab moral kepada konsumen,” ujar Hanyen saat ditemui CiremaiNews, Senin (27/10/2025).
Menurutnya, dengan adanya sertifikasi higiene dan sanitasi, para pelaku usaha—baik hotel, restoran, maupun katering—akan terdorong untuk menerapkan standar kebersihan yang lebih ketat. Hal ini sekaligus menjadi langkah preventif mencegah terjadinya kasus keracunan yang dapat mencoreng citra usaha kuliner.
“Kalau ada satu kasus keracunan saja, dampaknya bisa luas. Bukan cuma ke tempat yang bersangkutan, tapi juga ke seluruh sektor kuliner di Kuningan. Karena itu, kami anggap pelatihan dan sertifikasi ini sangat strategis,” tegasnya.
Hanyen juga mengapresiasi kerja sama Dinkes dengan HAKLI dalam memberikan pelatihan kepada penjamah makanan. Menurutnya, edukasi semacam ini seharusnya dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya untuk dapur MBG, tapi juga bagi pengusaha restoran, hotel, dan rumah makan.
“Pelatihan itu bagus sekali. Kami berharap Dinkes juga membuka kesempatan bagi pelaku usaha untuk ikut, supaya semua bisa menerapkan standar higienis yang sama,” tuturnya.
Ia menambahkan, penerapan standar kebersihan yang konsisten akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan wisata dan ekonomi daerah.
“Kuningan ini kan salah satu tujuan wisata kuliner. Kalau pengelolaannya bersih dan aman, tentu wisatawan akan makin percaya dan kembali lagi,” kata Hanyen.
Sebagai penutup, Hanyen mengajak seluruh anggota PHRI untuk lebih disiplin dalam menerapkan prinsip sanitasi di tempat usaha masing-masing.
“Kebersihan itu modal utama. Jangan tunggu ada kasus baru kita bergerak. Sertifikasi ini harus jadi budaya,” ujarnya.
Achmad Effendi
