Rina Sa’adah: Pengawasan Program Makan Bergizi Harus Menyeluruh

CiremaiNews, Kuningan – Anggota Komisi IV DPR RI, Hj. Rina Sa’adah, menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi (MBG) yang telah mulai berjalan di Kabupaten Kuningan. Pihaknya menekankan pentingnya pengawasan ketat untuk memastikan program ini berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Menurutnya, fokus utama pengawasan program MBG berada pada aspek gizi dan manajemen. “Pengawasan terkait gizi sangat penting, dan pengawasan terkait manajemennya diperlukan supaya program aman, sehat, dan nyaman,” tandasnya. Program ini juga harus bisa dirasakan manfaatnya seluas-luasnya bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Kuningan.

Politisi PKB ini juga menambahkan pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pusat, tetapi harus dilakukan bersama-sama dan melibatkan berbagai pihak di daerah. Pihak-pihak yang terlibat adalah Pemerintah Daerah, DPRD, dan tokoh-tokoh masyarakat.

“Kalau bisa ter-deliver dengan baik, sehingga tidak ada lagi kejadian keracunan ataupun kekurangan gizi, ini betul-betul harus diawasi dari tingkat pusat sampai daerah,” tegasnya.

Dampak Program MBG pada Petani Lokal
Lebih lanjut, program MBG diharapkan memiliki dampak positif pada sektor pertanian lokal. Program ini diharapkan dapat menyerap hasil tani, sehingga terjalin kolaborasi antara petani dan pelaku usaha yang terlibat dalam program MBG.

Dukungan Sektor Pertanian di Kuningan
Selain MBG, Komisi IV DPR RI juga fokus pada dukungan sektor pertanian. Rina Sa’adah menyebutkan bahwa pihaknya telah menyalurkan berbagai bantuan di Kuningan, di antaranya adalah Alsin (Alat dan Mesin Pertanian), benih, bibit, dan bantuan kemudahan akses pupuk.

Salah satu Alsintan yang dirasakan manfaatnya adalah pompa air yang memudahkan petani, serta traktor. Ia menekankan bahwa penyaluran program dan bantuan harus tepat sasaran dan sesuai dengan wilayahnya masing-masing.

Rina juga menambahkan anggaran kementerian untuk pangan merupakan yang terbesar, sejalan dengan fokus pemerintah saat ini terhadap ketahanan pangan.

Related Posts

Kabupaten Cirebon Resmi Sebagai Kota Wakaf, bupati Cirebon Dorong Kemandirian Ekonomi Umat

CiremaiNews.com, Cirebon,- Kabupaten Cirebon resmi ditetapkan sebagai Kota Wakaf. Penetapan ini menjadi tonggak baru dalam upaya membangun kemandirian ekonomi umat melalui semangat kolaborasi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat.

PBG Gantikan IMB, Legislator Demokrat Minta Pelayanan Tak Berbelit

Anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Kuningan dari Fraksi PPP–Demokrat, Hj. Ikah Nurbarkah, menilai bahwa perubahan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sejatinya merupakan penyempurnaan sistem, bukan sekadar pergantian istilah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya

Kabupaten Cirebon Resmi Sebagai Kota Wakaf, bupati Cirebon Dorong Kemandirian Ekonomi Umat

Kabupaten Cirebon Resmi Sebagai Kota Wakaf, bupati Cirebon Dorong Kemandirian Ekonomi Umat

PBG Gantikan IMB, Legislator Demokrat Minta Pelayanan Tak Berbelit

  • By admin
  • November 6, 2025
PBG Gantikan IMB, Legislator Demokrat Minta Pelayanan Tak Berbelit

Sekda Kuningan U Kusmana Ungkap Perjalanan Karier Inspiratifnya

  • By admin
  • November 6, 2025
Sekda Kuningan U Kusmana Ungkap Perjalanan Karier Inspiratifnya

Disdik Kabupaten Cirebon Bantah Isu Pungli Dana BOS

Disdik Kabupaten Cirebon Bantah Isu Pungli Dana BOS

Legislator PKS: Pertumbuhan Ekonomi Kuningan, Tak Cerminkan Kesejahteraan Rakyat

  • By admin
  • November 5, 2025
Legislator PKS: Pertumbuhan Ekonomi Kuningan, Tak Cerminkan Kesejahteraan Rakyat

Wabup Cirebon Tanam Pohon Cegah Banjir dan Bangunan Liar‎

Wabup Cirebon Tanam Pohon Cegah Banjir dan Bangunan Liar‎