Achmad Effendi
CiremaiNews.com, Cirebon,- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, R. Hasan Bashori, menilai roda pemerintahan di Kabupaten Cirebon masih stagnan dan belum menunjukkan tanda-tanda kemandirian fiskal. Ia menyoroti lemahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta minimnya terobosan pemerintah dalam menggali potensi pendanaan lokal.
Penilaian itu disampaikan Hasan usai menghadiri Hari Lahir (Harlah) ke-3 Forum Cirebon Timur Mandiri (FCTM), sebuah forum yang mendorong pemerataan pembangunan dan wacana pemekaran wilayah di bagian timur Kabupaten Cirebon.
“Kalau konteks itu, saya sebagai DPRD Kabupaten tentunya menilai bahwa secara umum pemerintahan hari ini punya stagnasi ya. Stagnasinya memang dari kapasitas fiskal yang masih lemah,” ujarnya. Kamis (23/10/2025)
Hasan menilai lemahnya kapasitas fiskal daerah menjadi hambatan utama bagi Cirebon untuk tumbuh lebih mandiri. Ia juga menyoroti belum adanya langkah konkret dari pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran yang kemungkinan besar terjadi pada 2026.
“Harusnya pemerintah daerah lebih inovatif, lebih kreatif mencari potensi-potensi pendanaan, baik yang sifatnya sektoral dari pusat, ataupun misalkan hal-hal lain yang dibolehkan seperti CSR, ataupun pembagian alokasi yang memungkinkan bisa dibangun untuk kepentingan masyarakat publik,” katanya.
Lebih jauh, Hasan mengungkapkan belum melihat adanya terobosan menarik dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai bahwa penguatan sumber keuangan daerah, khususnya dari sektor pajak, masih jauh dari harapan.
“Kami belum melihat terobosan-terobosan menarik dalam konteks ini. Salah satunya dalam penguatan PAD dari pajak itu belum terlihat. Indikasinya bisa dilihat dari kemampuan keuangan diri—bagaimana mau membangun kalau kita tidak punya duit,” tuturnya.
Menurutnya, kondisi keuangan Kabupaten Cirebon saat ini masih tergolong lemah. “Kabupaten Cirebon hari ini statusnya kabupaten yang secara kemandirian masih lemah. Paling tidak perbandingan potensi asli daerah dengan APBD itu 25 persen, kita masih di angka 18 persen, dan itu masih kategori instruktif. Artinya, kita masih menunggu dan tergantung dari pemerintah pusat,” tegas Hasan.
Kritik tersebut seolah menjadi cermin bahwa Kabupaten Cirebon belum mampu berdiri di atas kaki sendiri. Ketergantungan tinggi terhadap dana pusat dinilai menjadi tanda belum matangnya perencanaan fiskal dan belum optimalnya penggalian potensi lokal.
Dikesempatan itu terkait menanggapi wacana pemekaran wilayah Cirebon Timur, Hasan menilai bahwa masih banyak indikator yang belum terpenuhi. Ia menyebut, syarat teknis seperti ketersediaan sekolah, infrastruktur, dan rumah sakit masih belum merata.
“Terkait penilaian pemekaran Cirebon Timur, ada indikator-indikator yang harus dipenuhi, salah satunya sekolah, infrastruktur, rumah sakit, sebagai syarat-syarat teknis. Dan saya lihat sebaran indikator itu masih lemah,” jelasnya.
Ia menegaskan, persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi para politisi di daerah pemilihan (Dapil) Timur.
“Tentu ini PR-nya teman-teman politisi Dapil Timur untuk mengoptimalkan infrastruktur di wilayah Timur,” pungkasnya.
admin
