CiremaiNews.com, Kuningan – Menyusul polemik yang sempat terjadi pada pelaksanaan program Sekolah Maung atau Sekolah Manusia Unggul di Jawa Barat, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Gerindra Dapil 13 Jabar yang meliputi Kabupaten Kuningan, Pangandaran, Ciamis, dan Kota Banjar meminta pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat memastikan keakuratan data siswa dari keluarga kurang mampu.
Menurut legislator Fraksi Gerindra tersebut, sinkronisasi data penerima manfaat sangat penting untuk mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait revitalisasi sekolah dan jaminan akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
Ia menilai persoalan basis data penerima bantuan masih menjadi tantangan karena proses penertiban desil kemiskinan kerap menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Karena itu, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah perlu melakukan sosialisasi sejak jauh hari agar anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat memperoleh hak pendidikan secara maksimal.
“Agar pemerintah tidak mengeksekusi program secara mendadak tanpa pematangan skema dan sosialisasi yang komprehensif, guna mencegah kebingungan serta kekecewaan di tengah masyarakat,” ujarnya, di Kabupaten Kuningan, pada Minggu 15 Juni 2026.
Ia menegaskan, perencanaan yang matang serta validitas data yang akurat menjadi kunci agar program pendidikan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sebelumnya, polemik terkait program Sekolah Maung atau Sekolah Manusia Unggul di Jawa Barat mencuat seiring adanya persoalan dalam pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Ratusan orang tua calon peserta didik memprotes sistem yang dinilai kurang transparan, adanya dugaan perubahan skor jalur prestasi, hingga berbagai kendala pada aplikasi pendaftaran.
Ratusan orang tua siswa bahkan mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk meminta kejelasan terkait perubahan skor yang muncul dalam aplikasi serta berbagai persoalan teknis lainnya.
