banner 468x60

Rencana audiensi Forum Masyarakat Peduli Kemanusiaan (FMPK) dengan Bupati Kuningan pada Jumat (29/8/2025) berubah menjadi panggung kekecewaan. Forum yang menghimpun ulama, ormas, akademisi, hingga tokoh masyarakat ini menilai Bupati tidak hanya abai, tapi juga mempermainkan aspirasi warga terkait darurat LGBT, miras, dan narkoba.

Sejak awal, komunikasi antara FMPK dan Pemda berlangsung semrawut. Surat permohonan audiensi yang dilayangkan pada 15 Agustus tak pernah dijawab. Surat kedua, 22 Agustus, bernasib sama. Jawaban baru muncul 27 Agustus, itupun hanya lewat WhatsApp ajudan Bupati. FMPK diminta hadir sore itu juga, pukul 15.00. “Mustahil dalam waktu sejam kami bisa mengumpulkan para ulama dan tokoh masyarakat,” kata Luqman Maulana, Sekretaris FMPK.

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.