Ciremainews – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sudjatmiko, menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota agar berbagai proyek strategis dapat berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Sudjatmiko, Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia memerlukan pembangunan infrastruktur yang lebih terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas antarwilayah, sekaligus memperkuat ketahanan terhadap bencana hidrometeorologi.
“Pembangunan infrastruktur di Jawa Barat tidak boleh berjalan parsial. Seluruh pemangku kepentingan harus bergerak bersama, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah daerah. Sinergi menjadi kunci agar setiap proyek strategis dapat terealisasi tepat waktu dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Sudjatmiko saat Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (03/07/2026).
Ia menjelaskan, salah satu tantangan yang masih sering dihadapi dalam pembangunan infrastruktur adalah lambannya penyelesaian pembebasan lahan. Padahal, pemerintah pusat melalui kementerian teknis telah menyiapkan berbagai program beserta dukungan anggarannya. Apabila persoalan di tingkat daerah tidak segera diselesaikan, pembangunan berpotensi mengalami keterlambatan bahkan menghambat penyerapan anggaran negara.
Sudjatmiko mencontohkan sejumlah proyek infrastruktur di Jawa Barat, termasuk pembangunan flyover di Kota Bekasi, yang secara teknis telah siap namun masih memerlukan percepatan penyelesaian pembebasan lahan agar pelaksanaan konstruksi dapat segera dimulai. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi pembelajaran agar seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapan sebelum proyek memasuki tahap pelaksanaan.
Selain pembangunan jalan dan jembatan, Komisi V DPR RI juga memberikan perhatian terhadap upaya penanganan banjir yang masih menjadi persoalan di berbagai daerah di Jawa Barat. Sudjatmiko menilai, penanganan banjir harus dilakukan secara komprehensif melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air, penataan ruang, pengendalian alih fungsi lahan, normalisasi sungai, hingga penyediaan hunian layak bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir.
“Penanganan banjir tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur fisik. Kita membutuhkan perencanaan tata ruang yang baik, menjaga kawasan resapan air, memperkuat penghijauan di sepanjang bantaran sungai, serta menyiapkan solusi permukiman yang aman bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk mempersiapkan usulan program yang memenuhi kriteria kesiapan (readiness criteria), sehingga dapat memperoleh dukungan pendanaan melalui berbagai skema pemerintah pusat, termasuk Instruksi Presiden (Inpres). Dengan kesiapan dokumen perencanaan yang baik, peluang daerah mendapatkan alokasi anggaran akan semakin besar.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebutuhan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Ia memastikan Komisi V akan terus mendorong agar proyek-proyek strategis yang telah direncanakan dapat direalisasikan secara efektif, transparan, dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Komisi V DPR RI akan terus mengawal pembangunan infrastruktur agar berjalan sesuai target. Pembangunan yang berkualitas bukan hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat konektivitas wilayah, serta menciptakan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh Jawa Barat,” tutup Sudjatmiko.
