Krisis Terbesar Indonesia Bukan Ekonomi, Melainkan Etika

CiremaiNews.com, Kuningan – Refleksi Hari Pahlawan 10 November menjadi ajang perenungan bagi Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, untuk menyoroti krisis moral yang melanda bangsa. Ia menegaskan, masalah terbesar Indonesia bukan terletak pada sektor ekonomi, melainkan pada krisis etika yang menggerogoti dasar peradaban.

“Kita sering lupa, kemajuan bangsa tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi dari kualitas moral dan empati sosial warganya,” ujar Uha Juhana saat berbicara di Kuningan, Senin (10/11/2025).

Uha menjelaskan bahwa kesadaran etika merupakan roh perjuangan para pahlawan yang tercermin dalam Pembukaan UUD 1945, yang disebutnya sebagai “norma fundamental negara”.

“Alinea pertama menegaskan penghapusan penjajahan karena bertentangan dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Alinea kedua menggambarkan cita-cita mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan alinea keempat berisi dasar negara Pancasila serta tujuan pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa,” jelasnya.

Ia menilai, kemajuan peradaban selalu menuntut harga yang tidak bisa diukur dari angka atau grafik ekonomi.

“Memori kolektif mengajak kita bahwa kemajuan selalu menuntut harga—bukan hanya dalam angka dan grafik, tapi dalam moralitas, empati, dan arah jiwa bangsa,” tegasnya.

Menurutnya, kemakmuran sejati tidak lahir dari keserakahan, melainkan dari kesadaran bersama untuk membangun kehidupan yang adil dan beradab.

“Ongkos peradaban bukan sekadar pajak atau utang publik. Ia adalah harga dari kejujuran, empati, dan kesediaan menahan diri demi kebaikan bersama,” katanya.

Dalam pandangannya, kepemimpinan sejati tercermin dari kepekaan terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan.

“Pemimpin pro rakyat, dalam diam dan senyumnya ada semacam pesan sunyi: bersikap dan bertindak dengan menimbang nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan,” tutur Uha.

Ia juga menegaskan pentingnya partisipasi rakyat dalam kekuatan ekonomi nasional, bukan hanya sebagai data statistik.

“Angka makro hanya statistik. Rakyat harus masuk ke sentra kuasa ekonomi—itulah ongkos peradaban yang harus kita bayar,” pungkasnya.

Uha menutup refleksinya dengan pesan yang ditujukan bagi masyarakat Kuningan.

“Mungkin itulah harga yang kini harus kita bayar: meninggalkan cara lama yang pragmatis demi jalan baru yang berkeadaban,” tandasnya.

Related Posts

Wabup Cirebon Jigus, Apresiasi Bantuan Becak Listrik dari Presiden Prabowo

CiremaiNews.com, Cirebon,- Sebanyak 100 pebecak lanjut usia (lansia) asal Kabupaten Cirebon mendapatkan bantuan berupa becak listrik dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Atlet Tarung Darajat Kuningan Raih Emas Kejurnas Kemenpora 2025

Prestasi membanggakan kembali lahir dari dunia olahraga Kabupaten Kuningan. Petarung putri asal Cigugur, Viona Aqila Syafa, sukses mengibarkan nama daerahnya setelah meraih medali emas pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Tarung Derajat Pelajar Kemenpora 2025 yang digelar di GOR Pajajaran, Bandung, pada 5–7 Desember 2025.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya

Wabup Cirebon Jigus, Apresiasi Bantuan Becak Listrik dari Presiden Prabowo

Wabup Cirebon Jigus, Apresiasi Bantuan Becak Listrik dari Presiden Prabowo

Atlet Tarung Darajat Kuningan Raih Emas Kejurnas Kemenpora 2025

Atlet Tarung Darajat Kuningan Raih Emas Kejurnas Kemenpora 2025

Kasus Korupsi Bank BJB Kuningan, RMP Gugat Penetapan Tersangka

  • By admin
  • Desember 6, 2025
Kasus Korupsi Bank BJB Kuningan, RMP Gugat Penetapan Tersangka

UMKM Kuningan Dibekali Pertahanan Digital Hadapi Maraknya Kejahatan Siber

  • By admin
  • Desember 5, 2025
UMKM Kuningan Dibekali Pertahanan Digital Hadapi Maraknya Kejahatan Siber

Tanpa Izin Lingkungan, Alat Berat Arunika Diperintahkan Mundur

  • By admin
  • Desember 5, 2025
Tanpa Izin Lingkungan, Alat Berat Arunika Diperintahkan Mundur

Demokrat Kuningan Tegaskan Soliditas untuk Peta Politik Lokal

  • By admin
  • Desember 4, 2025
Demokrat Kuningan Tegaskan Soliditas untuk Peta Politik Lokal