Pelantikan DPW BERANI Maluku Utara, Beri Pesan Pentingnya Merawat Demokrasi

Ciremainews – Dewan Pimpinan pusat Badan persaudaraan Antariman (DPP BERANI) melantik pengurus wilayah Maluku Utara. hadir Kh. Syaifullah Maksum Ketua Dewan Syuro DPP PKB yang mewakili Muhaimin Iskandar selaku inisiator BERANI melakukan dialog dengan sejumlah tokoh lintas agama di Propinsi Maluku Utara.

Pelantika yang diisi dengan diskusi lintas iman ini juga sebagai upaya Partai Kebangkitan Bangsa dan Gus Muhaimin untuk menyerap aspirasi para tokoh agama menjelang Pemilihan Kepala daerah 2024.

Ditemui usai melakukan dialog di Taaga Paca Tobelo Halmahera Utara, Maluku Utara , Kh. Syaifullah Maksum menyampaikan setidaknya ada tiga pesan penting dari para tokoh lintas agama itu.

“Pertama konsisten terhadap konstitusi untuk dijalankan tanpa pandang bulu, sehingga tidak berpihak kepada satu pun golongan. Jadi konsisten dengan konstitusi itu apa, yaitu konsisten dengan pilar kebangsaan kita Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika,” kata Kh. Syaifullah Maksum, Jumat , 14 Juni 2024.

Pesan kedua, dijelaskan Kh. Syaifullah Maksum, para tokoh lintas agama meminta agar PKB dan BERANI dapat merawat demokrasi Indonesia agar tetap sehat dan terhindar dari gesekan yang dapat memecah belah rakyat, khususnya menjelang PILKADA 2024 mendatang di Maluku Utara.

“(Pesan) yang kedua merawat demokrasi, demokrasi harus semakin tumbuh sehat tidak ada konflik sara atau adu domba sara. Yang masih muncul di sosial media harus kita hentikan semuanya,” ujar Kh. Syaifullah Maksum.

Terakhir, Kh. Syaifullah Maksum menyampaikan pesan yang dititipkan oleh para tokoh lintas agama itu yakni agar pemimpin di masa depan tidak pernah meninggalkan rakyat dan menjadi contoh yang baik.

“Pesan yang ketiga tentu jangan lupa rakyat agar pembangunan ini betul-betul untuk rakyat, semua rakyat harus bisa menikmati hasil pembangunan di Maluku Utara,” jelasnya.

Sedangkan dalam konteks merawat Demokrasi, Ketua Umum DPP BERANI Pdt. Dr. Lorens Manuputty, M.Th menegaskan bahwa dirinya bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) siap untuk selalu menjaga kebhinekaan di Indonesia. Dalam kesempatan itu Lorens, sekaligus mengajak pihak lainnya untuk juga dapat menjaga persatuan dan kesatuan tanah Maluku Utara pada saat Pilkada 2024.

Lorens berkeyakinan bahwa selama dimana ada PKB, tidak akan ada kekhawatiran terhadap menguatnya kekuatan radikal maupun kekuatan yang memecah belah atau politik identitas. Lorens juga minta semua pihak termasuk para tokoh-tokoh Lintas Agama dan Para Calon-calon pemimpin yang akan maju dalam kontestasi pemelihan kepala Daerah di Maluku Utara dari manapun untuk menghentikan eksploitasi SARA didalam kompetisi Pilkada 2024. Sehingga demokrasi kita menjadi demokrasi yang sehat,” ujarnya.

Di sisi lain Ardy Susanto Oey Sekertaris Jenderal DPP BERANI mengatakan bahwa Pertemuan dengan sejumlah tokoh lintas agama itu yang diinisiasi oleh Badan Persaudaraan Antar Iman (BERANI) yang dhadiri Ketua Sinode Umum Gereja Masehi Injili di Maluku Utara (GMIH) Pdt. Anselmus Puasa, Tokoh Agama Islam Drs. Hj. Lufti Bakence, Paroki Santa Maria Tobelo Romo Johanes Ouduka, Ketua Dewan Masjid Indonesia Jamal Dodego, Tokoh Gereja Advent Maluku Utara Pdt. Jesriel Adam Ticoalu, Pdt. Ridelfi Pudinaung Ketua I Badan Pengurus dari Perwakilan Gereja Bethel Indonesia di Maluku Utara dan Pdt. Dr. Sirayandris Botora Ketua bid bidang Teologi dan Ajaran dari Gereja Masehi Injili Indonesia di Maluku Utara (GMIH. 

Ardy menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan oleh para tokoh agama lintas iman di Maluku Utara, di bawah koordinasi BERANI, dapat disimpulkan, apapun perbedaan agama dalam melaksanakan ibadah, masing-masing agama harus dihormati, diberi nama ruang, dan diberi kesempatan.
Disamping itu hal yang tidak bisa kita lupakan juga perlu untuk dibangkitkan adalah kerja-kerja nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Maluku Utara.

Related Posts

Bupati Nina Agustina Komitmen Turunkan Angka Kemiskinan

CiremaiNews.com, INDRAMAYU — Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Indramayu harus didukung dengan peran serta pendamping sosial dengan melakukan garduasi bagi 2.660 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per tahun di Kabupaten Indramayu.

Jika jumlah tersebut terpenuhi, maka angka kemiskinan di Indramayu dan nasional bisa dikurangi sesuai dengan amanat Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal tersebut ditegaskan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf ketika menggelar Dialog bersama Pilar-Pilar Sosial yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Indramayu, Selasa (14/1/2025).

Menurutnya, saat ini terdapat 266 pendamping PKH di seluruh wilayah Kabupaten Indramayu jika setiap pendamping PKH mampu melakukan graduasi minimal 10 KPM maka dalam satu tahun sebanyak 2.660 KPM bisa melakukan graduasi atau keluar dari status kemiskinan.

“Kita kerja harus berdasarkan target, maka pendamping harus bisa melakukan graduasi bagi para KPM. Ini akan menurunkan angka kemiskinan di Indramayu secara signifikan yang tentunya berdampak bagi penurunan secara nasional,” kata Gus Ipul.

Gus Ipul menambahkan, kegiatan tersebut merupakan upaya bersama untuk terus melakukan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah agar masalah-masalah sosial ini segera teratasi.

“Saya melihat komitmen Bupati Indramayu Nina Agustina yang hadir secara langsung pada kesempatan ini menunjukkan komitmen yang sangat tinggi dalam penurunan kemiskinan di Indramayu,” katanya.

Sementara itu Bupati Indramayu Hj. Nina Agustina menyambut baik langkah strategis dalam penurunan kemiskinan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial RI dengan melakukan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah.

Menurutnya, penurunan angka kemiskinan menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Indramayu dengan terus melakukan update dan verifikasi di lapangan.

“Sinergi dan kolaborasi ini sangat penting agar kemiskinan terus menurun. Berbagai bantuan yang telah disalurkan diharapkan bisa memberdayakan masyarakat dan mereka bisa graduasi dan meningkat kehidupannya,” kata Nina Agustina.***

TIDAK IMPOR BERAS: KUNCINYA ADA DI PRODUKSI

Oleh : Entang Sastraatmadja Tahun 2025 telah dicanangkan sebagai tahun tanpa impor beras. Pemerintah bertekad untuk menghentikan impor beras setelah pada tahun 2024 kita melakukan impor besar-besaran, yang bahkan mencapai…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lainnya

Oknum ASN Terciduk! Aksi Nyawer Emak-Emak Jadi Sorotan Media Sosial

Oknum ASN Terciduk! Aksi Nyawer Emak-Emak Jadi Sorotan Media Sosial

Jalan Utama Desa Sidamulya Terputus, Pj Bupati Cirebon Janjikan Perbaikan Segera

Jalan Utama Desa Sidamulya Terputus, Pj Bupati Cirebon Janjikan Perbaikan Segera

DPC PKB Kuningan Sampaikan Permohonan Maaf Kasus Viral Anggota DPRD

  • By admin
  • Januari 23, 2025
DPC PKB Kuningan Sampaikan Permohonan Maaf  Kasus Viral Anggota DPRD

Partai Demokrat Kuningan Peduli Korban Bencana Alam

  • By admin
  • Januari 23, 2025
Partai Demokrat Kuningan Peduli Korban Bencana Alam

Distan Kabupaten Cirebon Soroti Tantangan Alih Fungsi Lahan Sawah

Distan Kabupaten Cirebon Soroti Tantangan Alih Fungsi Lahan Sawah

Dukung Swasembada Pangan, Kabupaten Cirebon Gelar Penanaman Jagung Serentak

Dukung Swasembada Pangan, Kabupaten Cirebon Gelar Penanaman Jagung Serentak