Andini Rahmawati
CiremaiNews.com, Kuningan – Ketua Karang Taruna di salah satu kelurahan di Kabupaten Kuningan sekaligus anggota bidang pengkaderan Pemuda Pancasila Kabupaten Kuningan, R. Oki, menyoroti kesenjangan yang dirasakan guru-guru honorer di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag), terutama yang mengajar di sekolah swasta.
Dalam perayaan Hari Amal Bakti (HAB) Kemenag yang ke-79, Oki mengungkapkan bahwa ada perasaan kontras di antara para guru honorer. “Ada yang bergembira ria, ada juga yang meratap sedih. Inilah kenyataan yang dihadapi oleh guru-guru honorer di sekolah swasta,” ujarnya.
Salah satu isu utama yang mencuat adalah tidak diizinkannya guru honorer di sekolah swasta untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Salah seorang guru honorer yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya. “Saya sudah bertahun-tahun mengajar dengan harapan bisa ikut seleksi P3K. Tapi ternyata harapan itu kandas karena kuota P3K hanya untuk guru yang mengajar di sekolah negeri,” katanya dengan nada sedih.
Ia juga mempertanyakan kebijakan yang dianggap diskriminatif tersebut. “Sekolah kami terdaftar resmi sebagai penyelenggara pendidikan. Hak dan kewajiban kami sama, bahkan pengalaman saya mengajar sudah puluhan tahun. Tapi ada guru baru di sekolah negeri yang bisa ikut P3K dan lolos. Ini sangat tidak adil,” tambahnya.
R. Oki menegaskan bahwa usia Kemenag yang sudah menginjak 79 tahun seharusnya menjadi momen refleksi untuk lebih adil dalam mensejahterakan para pengajar. “Sayangnya, Kemenag belum bisa menjadi ‘orang tua’ yang adil bagi guru-guru di sekolah swasta,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa adanya perbedaan aturan antara sekolah negeri dan swasta menciptakan kesenjangan yang signifikan. “Pada dasarnya tugas dan kewajiban guru sama, baik itu di bawah naungan Kemenag atau Disdik, baik di sekolah negeri maupun swasta. Namun, faktanya guru-guru di sekolah swasta seperti dianaktirikan,” jelasnya.
Perayaan HAB di Kuningan yang dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, seperti lomba olahraga, seni wayang golek, dan jalan santai dengan hadiah utama umrah, memberikan kesan bahwa kesejahteraan guru di Kemenag sangat baik. “Tapi, itu hanya berlaku untuk PNS. Kami para guru honorer, terutama di sekolah swasta, masih jauh dari kesejahteraan yang layak,” tambahnya.
Ia berharap ke depannya ada kebijakan yang lebih adil, termasuk wacana agar guru-guru honorer di sekolah swasta bisa memilih penempatan P3K di sekolah swasta. “Kalau begitu, kan benar-benar adil,” tutupnya.***
Hilda Amelia
