
CiremaiNews.com, Cirebon – Program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengakhiri impor beras mendapat sambutan beragam dari petani di Kabupaten Cirebon.
Meskipun sebagian besar petani optimis program ini dapat tercapai, mereka juga menyoroti berbagai kendala yang harus segera diatasi pemerintah, seperti ketersediaan pupuk bersubsidi, infrastruktur pertanian, dan alih fungsi lahan.
Kartosono, seorang petani penyewa lahan di Desa Danamulya, Kecamatan Plumbon, mengungkapkan keyakinannya bahwa program ini berpotensi sukses jika kebutuhan petani terpenuhi.
“Kami penyewa lahan tidak punya kartu tani, jadi sulit mendapatkan pupuk subsidi. Idealnya satu hektare sawah membutuhkan 6 kuintal pupuk bersubsidi, tapi itu tidak pernah terpenuhi,” kata Kartosono
Namun menurutnya,tantangan besar tetap ada, mulai dari sulitnya akses pupuk bersubsidi bagi penyewa lahan hingga permasalahan irigasi yang belum memadai.
“Dari setengah hektare lahan yang saya sewa, saya bisa panen sekitar 3 ton padi per musim. Tapi itu hanya bisa tercapai kalau kebutuhan seperti air, pupuk bersubsidi, dan obat-obatan terpenuhi,” ujarnya.
Di sisi lain, alih fungsi lahan menjadi kawasan industri dan permukiman turut menjadi penghalang bagi terwujudnya kemandirian pangan di daerah tersebut.
“Setiap tahun, lahan pertanian berkurang. Kalau tidak ada pengendalian, bagaimana mau swasembada? Lahan saja semakin sempit,” ungkap Kartosono.
Dengan luas lahan pertanian yang masih signifikan, petani berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memberikan solusi konkret untuk menjawab tantangan ini, demi mewujudkan swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di Cirebon.